FAKTA – Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat masih jauh dari harapan untuk menggambarkan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lahat.
Hal ini terlihat saat Robiyansah membawa anak nya dirawat di RSUD Lahat selama dua hari sejak Sabtu (10/5/2025).
Dirinya menceritakan bahwa anaknya di rawat di Ruang VIP RSUD Lahat menggunakan BPJS dengan sistem naik kelas.
Selanjutnya setelah melakukannya proses administrasi pembayaran selama dua hari menjalani perawatan pihak RSUD Lahat membebankan tagihan biaya sebesar Rp2.000.000,- tanpa di sertai dengan rincian biaya.
“Pihak administrasi RSUD Lahat menyodorkan tagihan sebesar Rp2.000.000 tidak merinci selisih yang ditanggung dari BPJS sama sekali,” katanya.
Selain dirugikan perihal administrasi pembayaran yang tidak masuk akal, Ia menilai pelayanan fasilitas yang ada di RSUD Lahat juga sangat tidak baik seperti ruangan yang kotor tidak memadai dan sarana WC yang tidak sesuai dengan fasilitas VIP.
Dengan tidak adanya rincian yang diberikan oleh pihak RSUD Lahat dirinya menduga bisa menjadi lahan korupsi berjemaah
Kejadian ini menjadi preseden buruk bagi RSUD Lahat yang dikhawatirkan jika berhadapan dengan warga yang notabenya kurang mampu dibebankan mesti membayar uang jaminan.
“Kondisi WC penuh kecoa berkeliaran, seluruh ruangan pasien ada kecoa,” kata salah satu pasien rawat inap kepada Majalah Fakta, Rabu (14/5/2025).
Beberapa bulan lalu Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sudah menyampaikan pidato paripurna pertama sejak dilantik menjadi Bupati telah mengingatkan kepada seluruh pegawai di RSUD Lahat agar tidak melakukan penolakan bagi warga miskin di Kabupaten Lahat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat di RSUD Lahat.
Dihadapan anggota DPRD Lahat dirinya juga meminta agar pelayanan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
“Saya nggak mau dengar pagi ada warga miskin gak bisa masuk rumah sakit untuk berobat. Jangan tanya BPJS. Jangan ditanya duit jika ada pasien yang datang meski dia miskin masukan saja dahulu nanti soal BPJS. Dan pemerintah siap bertanggungjawab,” tegasnya.
Soal anggaran bagi warga yang tidak mampu lelaki disapa BZ siap mengupayakan. Bahkan ia siap pasang badan dipenjara andai melayani warga miskin berobat di RSUD Lahat kedepannya menyalahi.
“Keselamatan itu paling utama. Nantila mikirkan apakah pasien tersebut bisa bayar atau gak pemerintah siap bertanggungjawab kalau misal pasien itu gak mampu bayar,” terangnya.
Menjawab kejadian ini Direktur RSUD Lahat dr. Hj. Devi Yolandha, Sp. P(K), FISR melalui bagian Rekam Medis Eka Chandra mengatakan pihak RSUD Lahat hanya menjalankan Permenkes no 3 tahun 2023 yang mengatur dalam selisih bayar.
Dirinya berasalan rincian tidak diberikan karena masih dalam keadaan hari libur cuti bersama.
Ketika dikonfrontir dengan penyampaian Bupati Lahat seluruh masyarakat jangan ada penolakan jika warga sakit tidak mempunyai biaya dirinya menjawab datar akan ada kebijakan. (Bambang MD)
