Majalahfakta.id – Masih diberlakukannya PPKM di kawasan aglomerasi Surabaya Raya, menjadi sorotan sejumlah pihak. Satu diantaranya dari Kusnan Hadi alias Cak Kusnan, aktivis dan seniman Surabaya.
Cak Kusnan –begitu akrab dipanggil, menyesalkan tetap diberlakukannya Level 3 pada Kota Surabaya. “Kalau indikatornya dilihat pencapaian vaksin di Surabaya sudah 99 persen, harusnya sudah Level 2 dari kemarin. Tapi kalau dilihat dari masih terdapatnya pasien Covid di RS, lah Surabaya ini kan ibukota propinsi, RSUD dr. Soetomo rujukan terbaik, banyak yang bukan warga Surabaya dirawat inap, ” ujar Cak Kusnan
“Surabaya saat ini bisa diibaratkan seperti siswa cerdas, terampil, giat, nilai raport bagus, namun tidak naik kelas. Lantaran kawan sebangku, di depan di belakang dan di samping ketinggalan dalam menerima pelajaran. Guru wali kelas diam saja, tanpa ada masukan kepada Kepala Sekolah, ” sambung Kusnan, yang kemarin sempat viral dengan aksi setengah telanjang menolak PPKM ini.
Menurut Kusnan, keterlibatan Propinsi Jawa Timur dalam memberikan masukan ke Pusat, dan koordianasi lebih matang di tingkat Kota/Kabupaten harus lebih ditekankan. Tidak terlihat seperti saat ini, terkesan nihil koordinasi.
Lebih lanjut dia mengingikan, keberanian Pemerintah Kota dalam menerapkan Level 2 secara Lokal, sebab dia melihat kondisi saat ini, dan indikasi-indikasi kesehatan warga, pencapaian vaksin sudah bagus.
” Ya kami menginginkan, Pemerintah Kota Surabaya berani menerapkan Level 2 secara Lokal, agar ekonomi warga yang sudah hampir porak poranda ini kembali normal. Silahkan Kabupaten penunjang masih jauh penerapan tracing vaksin menerima Level 3, kalau kita menunggu mereka, dan mereka tidak bisa merubah, hancur ekonomi warga Surabaya, ” pungkas Kusnan.
Pakar Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto, berpendapat Kota Surabaya kini tersandera Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Aglomerasi.
Menurutnya, jika kondisi tersebut semakin berlarut, tentunya bisa mengganggu perekonomian harian masyarakat. “Penambahan indikator tingkat capaian vaksinasi menetapkan aglomerasi Surabaya Raya pada PPKM level 3. Kabupaten Gresik, Lamongan, Bangkalan dan Sidoarjo tingkat vaksinasi Covid 19 belum mencapai 50 persen,” ujarnya, Rabu (15/9/2021).
Evaluasi PPKM, lanjut Andrianto, oleh pemerintah pusat dilaksanakan setiap pekan dan selalu ada indikator baru yang menjadi syarat penurunan Level PPKM.
Pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 seharusnya menjadi prioritas Gubernur Jatim. Khususnya untuk wilayah aglomerasi di Jatim, dalam bersinergi dengan Bupati dan Wali Kota,” tuturnya.
“Termasuk membicarakan kebijakan tentang giat perekonomian di tingkat lokal masing-masing Kabupaten/Kota. Jika sudah memenuhi indikator level 1 maupun level 2,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, keseimbangan antara penanggulangan pandemi dengan pemulihan ekonomi harus sejalan.
“Bagi masyarakat hari ini, sederhana saja, tidak bekerja satu sampai dua hari berarti tidak bisa makan,” pungkasnya. (ris)
