FAKTA – Perbincangan hangat sempat mencuat di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sumatera Selatan menyusul beredarnya pemberitaan di Majalahfakta.id edisi 10 April 2026.
Dalam laporan tersebut, diangkat dugaan skandal yang menyeret internal dinas, mulai dari isu tenaga P3K yang diduga dipekerjakan di restoran pribadi hingga dugaan pungutan liar bernilai puluhan juta rupiah.
Situasi tersebut kemudian berlanjut dengan adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap salah satu pejabat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian, Evi Andayani, S.AP.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu. Sumber internal menyebutkan bahwa langkah BPK diduga berkaitan dengan pemberitaan yang telah beredar, sekaligus menyoroti sejumlah persoalan lain, termasuk pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
“Diduga yang diperiksa itu terkait apakah ada kaitannya dengan pemberitaan tersebut, termasuk masalah pemeliharaan kendaraan dinas eselon III dan eselon IV. Padahal setiap tahun ada anggaran perawatan yang tertuang dalam SPJ,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menambahkan, kondisi di lapangan menunjukkan banyak kendaraan dinas roda dua maupun roda empat yang tampak rusak dan tidak terawat di area kantor.
Hal ini memunculkan pertanyaan terkait realisasi anggaran perawatan yang seharusnya dilakukan secara berkala.
“Banyak kendaraan rusak di sebelah kantor. Artinya, diduga tidak ada perawatan atau penggantian suku cadang sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
Sementara itu, Evi Andayani yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saat dikonfirmasi pada Rabu (29/4/2026), menyampaikan bahwa perawatan kendaraan dinas telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan rutin.
“Perawatan kendaraan dinas roda empat sudah dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia. Namun perlu diketahui, sebagian kendaraan tersebut sudah berusia di atas 12 tahun,” ujarnya.
Terkait pemeriksaan oleh BPK, Evi menyatakan bahwa proses audit yang pernah dilakukan sebelumnya tidak menemukan permasalahan.
“Alhamdulillah, tidak ada masalah,” katanya singkat.
Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai perawatan kendaraan dinas yang digunakan pejabat eselon III atau kepala bidang (Kabid), Evi tidak memberikan jawaban dan memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPK terkait hasil maupun ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan di lingkungan dinas tersebut. (ito)
