FAKTA – Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menguat di Sulawesi Barat. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat dan Pers untuk Keadilan (Korpres) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar pada Senin (5/5/2026).
Dalam aksi tersebut, menyuarakan berbagai persoalan serius dalam implementasi Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding banyak persoalan di Sulbar, termasuk tuntutan pencopotan Kareg SPPG Sulbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, menemui secara langsung massa aksi dari Korpres di depan Kantor untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan ini dilakukan untuk menciptakan dialog langsung di tengah tensi tinggi aksi unjuk rasa.
Lanjut, salah satu yang mencuat terkait dugaan adanya praktik transaksional (permintaan uang) untuk meloloskan verifikasi titik dapur SPPG di Polman oleh Anggota DPRD Sulbar, inisial RIB.
Persoalan lain temuan makanan MBG berulat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa yang dinilai sangat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Selain itu, terjadinya pengusiran wartawan/ pers saat peliputan kegiatan evaluasi PSN Makan bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) RI dii Hotel Maleo Mamuju. Pengusiran ini menyebabkan minimnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terkait MBG.
Akibat dari tindakan itu di kecam keras oleh salah satu aktivis muda dari Gerakan Vendetta Fergiawan Rai Zacky yang tergabung dalam Korpres,” kecamnya.
Berikut 7 tuntutan Korpres saat Demo di DPRD Sulbar dirangkum wartawan fakta yaitu :
1. Copot Kepala Kareg SPPG Sulawesi Barat. Kami mendesak pencopotan jabatan Kareg SPPG Sulbar saat ini dan meminta diganti dengan pimpinan yang Tebih responsif, kompeten dan transparan.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk segera meneruskan aspirasi dan mosi tidak percaya ini secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat agar diambil tindakan darurat tingkat nasional.
3. Usut tuntas dugaan suap, Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan permintaan uang pelicin dalam pendaftaran/verifikasi titik dapur SPPG di Polman dan proses hukum.
4. Audit total kualitas makanan, Kami menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan makanan tidak higienis (berulat) di SPPG Aralle demi keselamatan gizi anak sekolah.
5. Stop intimidasi terhadap pers, Kami mengecam keras pengusiran wartawan di Mamuju dan menuntut jaminan kebebasan pers dalam mengawal Program Strategis Nasional ini.
6. Buka informasi seluas-luasnya, Kami mendesak Kreg SPPG Sulbar dan BGN untuk membuka data rincian anggaran di setiap SPPG di Sulbar TA 2025-2026.
7.Mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menempatkan kantor KPPG di Sulbar guna memastikan seluruh aduan masyarakat terkait Program MBG dapat terkelola dan terealisasi secara efektif.
Lebih lanjut Sitti Suraidah Suhardi saat menerima massa aksi mengaku sepakat dan mendukung pergerakan oleh aktivis yang terus menerus menyuarakan persoalan MBG di Sulbar. Karena, memang masih banyak persoalan-persoalan Makan Bergizi Gratis yang terjadi di SPPG, ” ucapnya. (Ammank-007)
