FAKTA – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi ‘groundbreaking’ Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dipimpin Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Badung, Senin (27/7/2026). Koster menekankan, percepatan infrastruktur di Badung sangat krusial mengingat wilayah ini menyumbang 74 persen pariwisata Bali yang menopang 66 persen pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika kemacetan Badung dibiarkan, pariwisata terancam dan Potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) senilai Rp6,3 triliun bisa hilang. Langkah Bupati dan DPRD membangun infrastruktur ini tepat untuk menjaga pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Koster.
Selain mengapresiasi keberanian Pemkab Badung mengeksekusi JLS, Gubernur Koster membeberkan terobosan moda transportasi publik modern yang sedang dirancang bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memangkas kemacetan jalur Ngurah Rai, Legian, Seminyak, hingga Canggu.
Proyek moda transportasi rel ini dirancang dalam dua fase dengan total investasi mencapai Rp2,2 triliun (Fase I Rp1,2 triliun dan Fase II Rp1 triliun). Koster mendorong agar BUMD Kabupaten Badung ikut berinvestasi ( perusahaan patungan ) dalam pengelolaan moda transportasi tersebut agar memberi nilai tambah langsung pada PAD Badung.
“Kami sudah tiga kali rapat dengan Dirut PT KAI dan desainnya sudah sangat matang. Nanti tarifnya dirancang terjangkau, sekitar Rp50.000 untuk wisatawan asing selama di Bali, dan diproyeksikan balik modal dalam lima tahun. Selain itu, untuk jalur Gilimanuk-Mengwi dan moda ART ( Autonomous Rail Rapid Transit ), regulasi Pergub pemanfaatan ruang bawah tanah sedang kami selesaikan,” ungkap Koster.
Di hadapan jajaran eksekutif, legislatif, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Koster juga memaparkan filosofi tata ruang Bali 100 Tahun. Ia menegaskan tidak boleh seluruh kabupaten di Bali dieksploitasi secara masif untuk pembangunan fasilitas pariwisata yang merusak alih fungsi lahan sawah produktif dan sumber air.
Enam kabupaten—Klungkung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jembrana, dan Bangli—tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi pangan, udara, dan lingkungan. Sebagai kompensasinya, daerah pusat pariwisata seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar membagikan 10 persen dari penerimaan PHR melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan infrastruktur di enam kabupaten tersebut.
“Jangan semua daerah dijadikan seperti Badung dan Denpasar, hancur Bali nanti. Sumber pangan dan subak akan habis. Enam kabupaten ini kita dorong menjaga ketahanan pangan dan udara untuk menghidupi 4,4 juta jiwa warga Bali. Saling memperkuat ini adalah komitmen politik bersama agar Bali tetap berdaya saing dan lestari,” pungkas Gubernur Koster menutup acaranya. (fa)
