FAKTA – Sorotan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencuat.
Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan terkait laporan Majalahfakta.id edisi Mei 2026 berjudul “Jejak Anggaran DPRD Muba Dipertanyakan”, kini publik kembali dibuat tercengang dengan munculnya paket pengadaan belanja laundry pakaian pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP), ditemukan paket pengadaan belanja laundry pakaian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan pagu anggaran sebesar Rp480 juta. Paket tersebut tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 66505621.
Besarnya anggaran laundry tersebut memantik tanda tanya publik. Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat, pengeluaran untuk mencuci pakaian pejabat legislatif justru dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai belanja tersebut berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran daerah. Terlebih, Presiden RI sebelumnya telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap pengeluaran yang dianggap tidak prioritas.
“Kalau benar sampai Rp480 juta hanya untuk laundry pakaian pimpinan dan anggota DPRD, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa urgensinya, bagaimana mekanismenya, dan apakah anggaran sebesar itu benar-benar rasional?” ujar salah satu aktivis pengawas kebijakan publik di Sumatera Selatan yang meminta namanya tidak disebutkan.
Publik pun mulai membandingkan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi dengan pola belanja di lingkungan legislatif. Kritik bermunculan di media sosial hingga forum diskusi warga, yang mempertanyakan sensitivitas pejabat daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Tidak sedikit pula yang mendesak aparat pengawasan internal maupun lembaga penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh proses penyusunan hingga penggunaan anggaran tersebut. Mereka meminta adanya keterbukaan agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran publik.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Mirwan, saat dikonfirmasi melalui nomor telepon seluler 0821-7531-95XX pada pukul 13.14 WIB, belum memberikan penjelasan terkait temuan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirim hanya berstatus terbaca tanpa adanya tanggapan.
Munculnya kembali polemik anggaran di lingkungan DPRD Muba semakin memperkuat tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Di tengah desakan efisiensi, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi: mengapa anggaran laundry pakaian pejabat legislatif bisa mencapai hampir setengah miliar rupiah.
