FAKTA – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman semakin gencar mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Upaya ini diwujudkan melalui pembahasan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Bank Mandiri, sebagai langkah strategis meningkatkan efektivitas pelayanan dan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, Muhammad Fadhly, memimpin pembahasan bersama tim BPKD dan Kabag Tata Pemerintahan serta Kerjasama, bertempat di Kantor Pusat Bank Mandiri Area Padang, Kamis (7/5/2026).
Dari pihak Bank Mandiri hadir Branch Manager Area Padang, Fery Cahyono, beserta jajaran.Muhammad Fadhly menegaskan, inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian di Yogyakarta beberapa minggu lalu.
“Saat ini, kanal pembayaran digital di Padang Pariaman masih terbatas, seperti QRIS dan Virtual Account. Kerja sama ini menjadi penting untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Fery Cahyono menyampaikan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung digitalisasi layanan daerah.
“Setelah bertemu Bupati John Kenedy Azis, kami bertekad membantu Padang Pariaman meningkatkan pelayanan perbankan dan mendukung pertumbuhan PAD melalui solusi digital,” terang Fery.
Pembahasan teknis MoU melibatkan Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Mirwan Karni, yang menekankan pentingnya sinergi ini bagi peningkatan kualitas layanan BPKD.
“Kami berharap kerjasama ini menjadi fondasi dalam memperkuat pelayanan publik. BPKD kini menjadi salah satu OPD yang aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak,” katanya.
Rencana penandatanganan MoU diperkirakan akan berlangsung pada awal Juni 2026. Muhammad Fadhly menambahkan, pergeseran masyarakat ke layanan digital membuka peluang besar untuk meningkatkan PAD melalui transaksi cashless yang mudah diakses.
Dengan langkah ini, Padang Pariaman tidak hanya menyesuaikan diri dengan tren digitalisasi nasional, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola pendapatan secara modern dan efisien. (ss)
