SEBANYAK 27 delegasi peserta The 4 High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing/HLM4 (Pertemuan Tingkat Tinggi Ke-4 Tentang Berbagai Pengetahuan Yang Dipimpin Negara), Selasa (16/10) berkunjung ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Sempidi. Kunjungan delegasi HLM4 diterima langsung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wabup Ketut Suiasa, Ketua DPRD Putu Parwata, Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Toni. Sementara delegasi HLM4 dipimpin Stephan Osingo didampingi Direktur BPKP Pusat, Bea Rejeki, dan Dewan Bank Dunia, Novira Asra.
Dewan Bank Dunia, Novira Asra, mewakili para delegasi menerangkan bahwa para delegasi sangat mengagumi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung. Oleh karenanya Badung menjadi obyek kunjungan delegasi ini. Maksud dan tujuan kunjungan delegasi ke Badung, untuk belajar dan mengetahui sejauh mana kerja sama antara Pemkab Badung dengan BPKP dan sejauh mana ilmu BPKP dapat diterapkan di Badung. “Para delegasi ingin mengetahui implementasi kerja sama antara Badung dengan BPKP baik di bidang internal kontrol, penguatan internal audit maupun Simda dan manfaatnya bagi masyarakat Badung,” terangnya.
Dijelaskan, 27 delegasi ini mewakili 250 peserta dari 40 negara. Tujuh orang di antaranya dari tim negara Kenya yang ingin belajar tentang pemerintahan di Badung. Dari Puspem Badung, delegasi juga akan berkunjung ke lapangan melihat implementasi infrastruktur maupun Siskeudes di Kecamatan Sading dan Mengwi.
Bupati Badung, Giri Prasta, menyampaikan terima kasih kepada dunia, karena telah mempercayai Indonesia, Bali dan khususnya Badung untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB 2018. Menurutnya, dampak dari pertemuan dunia ini secara langsung telah dapat dinikmati, yaitu terbangunnya Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, Apron Bandara Ngurah Rai, Patung GWK, Sanitari Landfill Sampah Sarbagita. “Kalau diuangkan mencapai Rp 5,9 T,” jelasnya.
Annual Meeting IMF-WB 2018 juga secara otomatis mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, peningkatan PDRB, membuka peluang kerja, termasuk mendapatkan promosi pariwisata secara gratis.
Pada kesempatan itu Giri Prasta juga memaparkan kebijakan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Badung. Dikatakan, Pemkab Badung telah melaksanakan 6 prinsip dasar pembangunan, yaitu pro growth, pro jobs, pro poor, pro culture, pro environment dan pro law enforcement.
Selain itu bupati sudah memutuskan untuk meringankan beban pribadi dan komunal masyarakat dengan kebijakan pendidikan gratis, kesehatan gratis, PBB gratis, dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan untuk pembangunan tempat suci dan tempat umum lainnya. “Dana itu dapat dikelola di rumah tangga sehingga ekonomi masyarakat Badung naik, kemiskinan menurun. Kami pastikan tahun 2020 nol persen kemiskinan di Badung,” tegasnya.
Badung juga memiliki lima bidang prioritas pembangunan dengan konsep PPNSB (Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana) yaitu pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama dan budaya, serta pariwisata.
Sementara itu dalam pengelolaan APBD, Pemkab Badung telah bekerja sama dengan BPKP dalam penggunaan Simda Perencanaan (e-planning), Simda Keuangan, Simda Barang Milik Daerah, Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan, Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Termasuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diperoleh tanpa dipungut biaya, dalam mendorong terwujudnya good governance dan clean government di Kabupaten Badung.
Sebagai wujud nyata penggunaan Simda di Badung, Kabupaten Badung telah berhasil 4 kali berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2018 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI. (Humas Setda Kabupaten Badung)
