FAKTA — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menggedor Kantor Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) siang.
Aksi ini berlangsung sejak pukul 15.30 WIB, dengan massa yang berasal dari berbagai kampus memadati area depan gerbang kantor gubernur sambil membawa “rapor merah” bagi jalannya pemerintahan daerah.
Di bawah pengamanan ketat puluhan petugas kepolisian, mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap lamban dan tidak responsif terhadap berbagai persoalan krusial. Aksi mereka tidak hanya disampaikan melalui orasi, tetapi juga dengan spanduk dan pamflet yang memuat sindiran keras.
Beberapa spanduk mencolok antara lain bertuliskan, “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” yang menyoroti mahalnya biaya pendidikan, serta “Rakyat Tinggal Puing, Pejabat Tinggal Posting” yang menyindir pejabat publik lebih fokus pada media sosial daripada menuntaskan masalah rakyat.
Empat Tuntutan Mendesak
Koordinator Lapangan aksi, Farhan, menyampaikan ada empat tuntutan utama yang menjadi fokus mahasiswa. Pertama, mereka meminta tindakan tegas terkait maraknya perilaku LGBT di Sumbar yang dianggap melanggar nilai adat Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Tuntutan kedua menyasar penanganan infrastruktur pascabencana yang dianggap lamban, hingga merugikan mobilitas warga. Ketiga, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi daerah yang stagnan, berdampak pada tingginya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Tuntutan terakhir menekankan perlunya pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan agar akses dan kualitasnya merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami datang ke sini membawa suara rakyat yang gelisah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan segera membenahi kondisi yang ada,” tegas Farhan dalam orasinya.
Kritik Tajam untuk Kepemimpinan Dua Periode
Kepemimpinan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang kini memasuki periode kedua, menjadi sasaran kritik utama. Mahasiswa menilai seharusnya kepemimpinan dua periode menghasilkan perubahan signifikan, bukan justru masalah klasik yang berulang setiap tahun.
“Gubernur sudah dua periode menjabat, namun kinerjanya sama sekali tidak maksimal. Masalah dari tahun ke tahun tidak pernah selesai secara tuntas,” ujar Farhan.
Hingga sore ini, massa masih bertahan di depan Kantor Gubernur Sumbar, menuntut dialog langsung dan komitmen nyata dari Gubernur Mahyeldi terkait empat tuntutan mereka. (ss)
