Pendapatan daerah Padang Pariaman naik Rp66,13 miliar, tetapi belanja bertambah hampir Rp100 miliar. Lonjakan terbesar terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
Padang Pariaman, majalahfakta.id — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan belanja daerah mencapai Rp1,538 triliun, naik hampir Rp100 miliar dibandingkan APBD murni. Di saat yang sama, belanja modal melonjak sekitar 85 persen menjadi Rp207,70 miliar, sementara defisit anggaran mencapai Rp171,12 miliar.
Rancangan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Senin, 14 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi dan dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Rancangan Perubahan APBD itu merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah dan DPRD menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah meningkat dari Rp1,300 triliun menjadi Rp1,367 triliun. Kenaikannya sekitar Rp66,13 miliar.
Namun, kenaikan pendapatan tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan belanja. Belanja daerah naik dari Rp1,438 triliun menjadi Rp1,538 triliun atau bertambah sekitar Rp99,47 miliar.
John Kenedy mengatakan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan daerah sepanjang tahun berjalan.
“Perubahan APBD ini disusun sebagai respons atas dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, sekaligus untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang telah ditetapkan,” kata John dalam nota penjelasannya.
Belanja Modal Jadi Titik Perhatian
Salah satu perubahan paling mencolok terdapat pada belanja modal. Pemerintah daerah mengusulkan kenaikan dari Rp112,29 miliar pada APBD murni menjadi Rp207,70 miliar dalam rancangan perubahan.
Artinya, belanja modal bertambah sekitar Rp95,41 miliar atau hampir 85 persen.
Kenaikan terutama terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Anggaran untuk kelompok belanja ini meningkat dari Rp24,05 miliar menjadi Rp87,27 miliar. Tambahannya mencapai sekitar Rp63,22 miliar.
Belanja modal peralatan dan mesin juga meningkat dari Rp15,66 miliar menjadi Rp43,40 miliar.
Sementara belanja modal gedung dan bangunan justru turun dari Rp72,46 miliar menjadi Rp68,54 miliar.
Adapun belanja modal aset tetap lainnya meningkat dari hanya Rp34 juta menjadi Rp7,09 miliar. Belanja modal aset lainnya yang sebelumnya dialokasikan Rp80 juta tidak lagi tercantum dalam rancangan perubahan.
Komposisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran ruang fiskal ke belanja pembangunan dan penambahan aset daerah, terutama infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.
PAD Naik, Transfer Pusat Masih Dominan
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah atau PAD dirancang naik sekitar Rp6,38 miliar, dari Rp189,32 miliar menjadi Rp195,70 miliar.
Kenaikan PAD antara lain berasal dari pajak daerah yang meningkat dari Rp92,56 miliar menjadi Rp98,09 miliar. Retribusi daerah naik dari Rp79,29 miliar menjadi Rp79,77 miliar.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp9 miliar. Sementara lain-lain PAD yang sah naik dari Rp8,45 miliar menjadi Rp8,84 miliar.
Meski PAD meningkat, struktur pendapatan Padang Pariaman masih sangat bergantung pada dana transfer. Pendapatan transfer naik dari sekitar Rp1,111 triliun menjadi Rp1,171 triliun.
Transfer dari pemerintah pusat meningkat dari Rp1,079 triliun menjadi Rp1,138 triliun. Adapun transfer antar-daerah naik dari Rp31,85 miliar menjadi Rp32,70 miliar.
Belanja Pegawai Justru Turun
Kenaikan total belanja tidak terjadi pada seluruh pos.
Belanja operasi sedikit turun dari Rp1.138,49 miliar menjadi Rp1.137,90 miliar. Belanja pegawai bahkan turun dari Rp806,81 miliar menjadi Rp780,52 miliar.
Sebaliknya, belanja barang dan jasa meningkat dari Rp318,90 miliar menjadi Rp335,95 miliar. Belanja hibah juga naik cukup signifikan, dari Rp12,77 miliar menjadi Rp19,85 miliar.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tambahan ruang belanja tidak diarahkan untuk menaikkan seluruh komponen pengeluaran. Salah satu penekanan justru diberikan pada belanja modal.
Defisit Rp171 Miliar Ditutup Pembiayaan
Dengan pendapatan Rp1.367.111.580.628 dan belanja Rp1.538.238.482.095,96, rancangan perubahan APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp171,126 miliar.
Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan dirancang meningkat dari Rp138,78 miliar menjadi Rp172,12 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap Rp1 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp171,126 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah mencatat kondisi anggaran berimbang setelah pembiayaan, dengan SILPA tahun berkenaan sebesar Rp0.
Bupati Dorong Pembangunan Gedung DPRD
Sebelum memaparkan struktur perubahan APBD, John Kenedy juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD memperkuat komitmen pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman di kawasan Parik Malintang.
Menurut dia, gedung DPRD yang representatif dibutuhkan untuk melengkapi kawasan pusat pemerintahan sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Ajakan tersebut menjadi bagian dari pesan politik pembangunan yang disampaikan bupati dalam rapat paripurna tersebut.
Setelah nota penjelasan disampaikan, rancangan perubahan APBD 2026 akan memasuki tahap pembahasan bersama DPRD. Pemerintah daerah berharap pembahasan berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.
“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut,” ujar John.
Besarnya tambahan belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi, akan menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif. DPRD selanjutnya akan menelaah kembali setiap alokasi sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (SS)
