Badung, majalahfakta.id — Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya blak-blakan merespons celah pengawasan perizinan di balik musibah tanah longsor yang menimbun kawasan agrowisata Pelaga Eco Park, Kecamatan Petang. Usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin sore (9/11/2026), Bupati Badung mengakui bahwa usaha pariwisata yang berdiri di atas kontur lahan curam dan tidak rata tersebut sejauh ini baru memegang dokumen dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menindaklanjuti fakta persidangan dan kondisi lapangan yang mengancam keselamatan pengunjung, Bupati Badung secara tegas telah menginstruksikan Sekda Badung beserta dinas-dinas teknis terkait untuk melakukan audit serta evaluasi ulang (re-evaluasi) secara ketat terhadap kelayakan operasional destinasi wisata di kawasan rawan bencana.
Saat ditanya awak media mengenai kelanjutan status dan langkah penindakan terhadap perizinan Pelaga Eco Park, Bupati menegaskan bahwa faktor keselamatan manusia (human safety) harus berada di atas kepentingan bisnis pariwisata.
Ia mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah tidak akan segan-segan meninjau ulang atau menahan kelanjutan izin teknis usaha apabila kajian faktual di lapangan membuktikan kawasan tersebut berada di zona ancaman bahaya tinggi (hazard zone).
“Kalau terkait izin usahanya, kemarin itu kan baru NIB yang ditemukan. Apakah ada langkah penindakan? Kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan sama tim agar dilakukan evaluasi kembali terhadap kelayakan yang ada di sana, tentu berdasarkan regulasi yang kita miliki,” tegas Bupati Badung di hadapan awak media.
“Dinas teknis nanti coba komunikasi dengan Pak Sekda. Saran itu bagus, sehingga jangan sampai nanti kalau secara faktual di lapangan memang sudah agak berbahaya, kenapa harus kita berikan izinnya?” tanggapnya.
Bupati tidak menampik bahwa kontur tanah Pelaga Eco Park yang berada di cekungan tebing bawah memang menyimpan risiko geologis yang sangat rentan saat diguyur hujan deras. Kendati menyebut peristiwa longsor tersebut sebagai bencana alam di luar perkiraan, ia menegaskan pentingnya langkah mitigasi konkret agar tragedi serupa tidak terulang di destinasi agrowisata Badung Utara lainnya.
Mengingat wilayah Bali kini mulai memasuki musim penghujan yang rentan memicu pergerakan tanah dan bencana banjir ekologi, Bupati mengimbau seluruh perangkat kewilayahan—mulai dari Camat hingga Perbekel—untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di area tebing dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kondisinya dia itu kan memang ada di bawah. Saya sudah perintahkan dinas teknis, setidaknya perizinan untuk kondisi seperti ini harus diperhatikan. Ini adalah sebuah kejadian di luar perkiraan kita karena bencana, tetapi apapun itu tetap kita akan melakukan langkah mitigasi ke depan sehingga jangan sampai terjadi lagi,” ujar Bupati.
“Saya sudah mengimbau kepada masyarakat sekitar, Pak Camat, Pak Perbekel, agar berhati-hati karena kita sudah mulai memasuki musim hujan ini. Musim hujan walaupun agak terlambat, tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu bisa terjadi karena alam. Tapi kita tetap melakukan upaya sebisa mungkin untuk mitigasi sehingga meminimalisasi korban,” lanjutnya.
Temuan bahwa Pelaga Eco Park baru sebatas mengantongi NIB tanpa kelengkapan evaluasi risiko lingkungan yang komprehensif memantik kritik tajam publik. Di tengah masifnya promosi agrowisata dan wisata alam di Badung Utara, kemudahan perizinan berbasis risiko (Risk-Based Licensing) melalui sistem OSS kerap kali disalahgunakan oleh pengembang untuk langsung beroperasi sebelum aspek mitigasi bencana disahkah oleh dinas teknis setempat. (fa)
