Bapemperda meminta naskah akademik disusun komprehensif dan partisipatif. Dua regulasi ini diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan pesantren sekaligus melindungi warisan budaya masyarakat.
Padang Pariaman, majalahfakta.id – DPRD Kabupaten Padang Pariaman mulai menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat keberadaan pondok pesantren dan melindungi warisan budaya masyarakat lokal. Dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut kini memasuki tahap penyusunan dan penyempurnaan naskah akademik.
Persiapan itu dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Padang Pariaman dalam rapat kerja bersama tim penyusun naskah akademik beberapa waktu lalu. Dua regulasi yang menjadi agenda pembahasan adalah Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Ranperda tentang Perlindungan Kearifan Lokal.
Dalam rapat tersebut, tim penyusun memaparkan hasil kajian awal, latar belakang pembentukan regulasi, urgensi kebijakan, landasan hukum, hingga analisis dampak yang mungkin ditimbulkan dari penerapan kedua perda tersebut.
Ketua dan anggota Bapemperda menyambut baik perkembangan penyusunan kajian tersebut. Namun, mereka menekankan agar naskah akademik tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif pembentukan peraturan daerah, melainkan memiliki dasar argumentasi yang kuat, komprehensif, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Payung Hukum Pesantren dan Perlindungan Budaya Lokal
Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren diarahkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan pengembangan lembaga pendidikan pesantren di Padang Pariaman.
Regulasi ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren, termasuk mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat.
Adapun Ranperda Perlindungan Kearifan Lokal difokuskan pada pelestarian, pengakuan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya tradisional masyarakat.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan nilai-nilai adat, tradisi, serta praktik budaya lokal agar tidak tergerus perubahan sosial dan perkembangan zaman.
Bapemperda menilai kedua rancangan regulasi tersebut perlu disiapkan dengan kajian yang matang agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah daftar produk hukum daerah.
Setelah rapat kerja, tim penyusun dijadwalkan menyempurnakan naskah akademik sebelum kedua Ranperda memasuki tahapan pembahasan lebih mendalam dan konsultasi publik.
Melalui proses tersebut, DPRD Padang Pariaman berharap kedua Ranperda memiliki substansi yang kuat dan dapat menjadi instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat pendidikan pesantren sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat setempat. (SS)
