PEMERINTAH Indonesia memutuskan untuk mengalokasi dana Rp 104,1 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBN 2016 yang baru saja disahkan.
Kementerian ini mendapatkan dana paling besar di antara semua kementerian, yang disambut gembira oleh Ramses Ole, warga Papua.
“Kalau untuk saya ya, medan yang sulit sekali untuk komunikasi masyarakat, lalu-lalang masyarakat dari desa ke desa dari kecamatan ke kecamatan, masih perlu transportasi yang lancar untuk pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan,” kata Ramses yang tinggal di Jayapura.
Pria berusia 85 tahun tersebut berharap pemerintah akan segera membangun tanah kelahirannya.
Dalam APBN tahun 2016, pemerintah memberi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat peningkatan dana sekitar 50% lebih banyak ketimbang anggaran untuk Kementerian PU tahun 2015 ini.
Dengan dana tersebut, Kementerian PU memiliki banyak rencana, jelas Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mudjiadi.
“Yang paling besar (alokasi dana) ada di Bina Marga, saya gak hapal 40 (triliun) berapa, di (bagian) Sumber Daya Air adalah 30,4 triliun (rupiah),” ungkap Mudjiadi.
Dana untuk bagian SDA akan digunakan untuk membangun bendungan sebanyak delapan buah, melanjutkan pembangunan 22 bendungan yang lama, perbaikan sekitar 180.000 jaringan irigasi dan pembangunan sekitar 70 jaringan irigasi baru.
Harus tegas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah sepatutnya mendapatkan alokasi dana APBN yang paling besar, menurut ekonom dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Kresnayana Yahya.
“Itu akan punya dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi ke depan. Food sufficiency (kecukupan pangan) itu dimulai dari irrigation. Kalau irrigation-nya itu jalan, maka ini akan menjadi semacam the driver (pendorong), key driver (pendorong utama) untuk terjadi sustainability in food,” jelas Kresnayana.
Namun Kresnayana Yahya mengingatkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas, agar berbagai rencana pembangunan infrastruktur berjalan lancar, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan untuk berbagai proyek.
Dua lembaga pemerintah lainnya yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN adalah Kementerian Pertahanan dan Polri.
APBN 2016 disahkan pekan lalu dalam rapat paripurna DPR di Jakarta. (BBC Indonesia) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com