Laporan Khusus : Syafrial Suger
FAKTA — Di tengah air yang masih menumpuk dan lumpur yang menggunung di ribuan hektare sawah Nagari Pasie Laweh, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun tangan. Tidak untuk ikut mengalihkan air, tentu saja, tapi untuk menegur ketidakjelasan alur birokrasi yang membuat banjir bukan hanya soal air, tapi juga soal anggaran.
“Uangnya sudah ada sejak Januari, kenapa baru dikerjakan sekarang?” Mentan bertanya dengan tatapan yang bisa membuat beton bergetar. Suaranya seperti alarm darurat bagi aparat daerah yang terbiasa menjadikan proyek bencana sebagai ajang alat berat pameran sesaat.
Ratusan miliar rupiah sudah disalurkan pusat untuk rehabilitasi 7.000 hektare sawah terdampak. Namun, seperti kisah klasik antara Janji dan Kenyataan, di lapangan, petani hanya menatap lumpur dengan harapan yang mulai menguap.
“Kalau tidak serius melayani rakyat, ya ngapain kita bantu? Kalau daerah tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat,” tegas Mentan.
Namun, di balik gemuruh kecaman pusat, Dinas Pertanian Padang Pariaman punya cerita lain, birokrasi adalah seni yang tak kasat mata.
“Dana APBN sudah salur ke provinsi sejak Januari, tapi karena bencana tak ada di DIPA, kita harus revisi empat kali. Mulai dari OPLAH hingga rehabilitasi lahan,” jelas Sekretaris Dinas Irawati Febriani.
Revisi dan kontrak yang saling menunggu ini menghasilkan fenomena yang disebut banjir birokrasi, dana resmi baru turun ke kelompok tani pada 8 April, sementara Mentan baru bisa turun ke lokasi pada 14 April. Ironisnya, selama seminggu itu, alat berat menunggu panggilan pusat layaknya bintang tamu di panggung politik.
Dengan total anggaran Rp2,851 miliar untuk 198 hektare, hitung-hitungan matematika sederhana ini berubah menjadi drama epik.
“198 hektare x Rp13,5 juta = Rp2,673 miliar, tambah biaya olah Rp178 juta, total Rp2,851 miliar,” kata Irawati, seolah membacakan mantra sakral yang menenangkan hati aparat dan membuat air mata petani sedikit tertunda.
Sementara itu, Mentan tetap pada misinya, satu bulan untuk pemulihan. Janji ini terdengar sederhana, tapi di dunia di mana kontrak menunggu dokumen, dokumen menunggu persetujuan, dan persetujuan menunggu revisi, satu bulan tampak seperti hitungan mundur di film fiksi ilmiah dystopian, hanya dengan sawah yang basah sebagai latar belakang.
Jika sejarah mencatat, Mentan mungkin akan menjadi pahlawan yang turun tangan. Tapi bagi petani Pasie Laweh, pahlawan tetaplah janji yang bisa disentuh, bukan kata-kata di berita.
Di tengah banjir lumpur dan tumpukan dokumen, mereka belajar satu hal, revolusi pangan nasionale tak cukup dihidupkan dengan alarm kementerian. Kadang, ia menunggu kesadaran birokrasi untuk benar-benar menetes ke tanah.
