Badung, majalahfakta.id — Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya buka suara menanggapi gelombang protes masyarakat terkait kerusakan sejumlah ruas jalan strategis yang kerap dikeluhkan publik maupun wisatawan. Di balik tuntutan perbaikan yang deras, Pemkab Badung ternyata tersandera oleh batasan regulasi dan aturan pengelolaan belanja modal negara.
Usai melaksanakan Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Badung, Senin sore (9/11/2026), Bupati Badung membeberkan bahwa ruas-ruas jalan vital seperti jalur Canggu, Tanah Lot, hingga Jalan Raya Kuta secara administratif bukanlah kewenangan mutlak pemerintah kabupaten, melainkan aset jalan milik provinsi atau pusat.
Jika pemkab nekat menggelontorkan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan yang bukan kewenangannya, hal tersebut berisiko menjadi temuan pelanggaran hukum oleh lembaga pemeriksa keuangan.
“Contoh mohon maaf ya, Jalan Canggu, Tanah Lot, itu bukan kewenangan kami. Dan Jalan Raya Kuta sampai perbatasan itu bukan kewenangan kami. Kalau kami kerjakan, kami bisa disepati karena kami pernah ada temuan catatan BPK mengatakan kita tidak boleh melakukan hal itu,” ungkap Bupati Badung di hadapan awak media.
Kendati dibatasi oleh aturan birokrasi dan larangan penggunaan belanja modal di luar aset daerah, Bupati menyadari bahwa sektor pariwisata Bali tidak boleh dikorbankan hanya karena urusan administrasi sektoral. Wisatawan maupun masyarakat lokal tidak pernah mau tahu apakah jalan berlubang tersebut merupakan tanggung jawab pusat, provinsi, atau kabupaten.
Menghadapi dilema ini, Pemkab Badung memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bupati mengaku telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan dinas teknis terkait untuk segera merumuskan nota kesepahaman dan skema kerja sama lintas kewenangan (cross-jurisdiction cooperation).
Melalui payung hukum kerja sama resmi tersebut, Pemkab Badung nantinya memiliki dasar legal untuk masuk dan melakukan intervensi perbaikan infrastruktur di jalur-jalur strategis tersebut.
“Wisatawan tidak akan pernah tahu itu siapa punya kewenangan, masyarakat juga tidak akan tahu. Tapi demi kepentingan pariwisata secara luas, kami siap untuk melakukan langkah-langkah penanganan infrastruktur tersebut. Makanya saya sudah perintahkan Pak Sekda segera buat surat, kita buat kerja sama, sehingga nanti kita bisa mengambil alih penanganannya,” tegasnya.
Persoalan batas kewenangan ini ternyata tidak hanya terjadi pada infrastruktur jalan raya, tetapi juga merembet pada penanganan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pembersihan sedimentasi lumpur yang menjadi pemicu utama banjir di Badung.
Bupati mengakui, selama ini pemerintah kabupaten sering disorot masyarakat ketika terjadi pendangkalan sungai atau penyumbatan saluran air. Padahal, kewenangan pengelolaan sungai besar kerap berada di bawah kendali balai wilayah sungai pusat atau pemerintah provinsi, sementara pemkab selama ini hanya mengandalkan dana pemeliharaan yang sangat terbatas dan tidak maksimal (tidak full).
“Termasuk juga aliran sungai. Gerindra menyampaikan kepada saya agar dioptimalkan lagi penanganan sedimentasi ini. Normalisasinya kita nggak bisa berbuat banyak juga, selama ini kita masih pakai dana pemeliharaan, kita nggak bisa full. Tapi masyarakat ketika ada sesuatu menuntut kenapa itu nggak dilakukan normalisasi,” keluhnya.
Guna mengatasi kebuntuan ini, Bupati memastikan pihaknya telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk proaktif berkoordinasi lintas instansi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan balai pusat. (fa)
