Denpasar, majalahfakta.id — Narasi “stok BBM nasional aman” yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendadak terasa kontradiktif dengan manuver di lapangan. Hanya berselang beberapa hari usai Bahlil pasang badan menjamin cadangan minyak aman di Fuel Terminal Sanggaran, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meresmikan pengoperasian 11 unit Bus Listrik Trans Sarbagita dan 6 unit Charging Station pada Kamis sore (22/10/2026) di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
Langkah meresmikan armada bus listrik hibah Bali E-Mobility dari Republik Korea ini memantik tanda tanya publik. Di satu sisi, Kementerian ESDM berulang kali menegaskan bahwa pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dan tidak ada pengurangan kuota. Namun di sisi lain, Pemprov Bali bersama kementerian pusat justru menjadikan momen ini untuk mendesak warga segera “beralih” dari bahan bakar fosil akibat kerentanan pasokan minyak yang baru saja melumpuhkan aktivitas warga dan pariwisata.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menolak keras anggapan bahwa Bali mengalami krisis kuota BBM. Bahlil berdalih bahwa cadangan Pertalite nasional berada di level aman 16–18 hari dan keterlambatan pengiriman murni dipicu hambatan teknis kapal sandar serta pendangkalan sungai di beberapa daerah. Untuk menenangkan panik massa, Bahlil bahkan sampai menaikkan kapasitas cadangan Bali dari 11 hari menjadi 15 hari dan menambah armada tanker dari 3 menjadi 7 kapal.
Namun, pembelaan Bahlil tersebut memicu skeptisisme. Jika memang stok BBM aman melimpah dan gangguan murni masalah teknis pengiriman semata, mengapa kebijakan darurat ganjil-genap pengisian SPBU harus diperpanjang hingga Jumat (23/10/2026)?
Ketidakcocokan narasi ini kian teruji saat Gubernur Koster dalam peluncuran bus listrik secara terbuka menyebutkan bahwa ketergantungan pada BBM fosil telah membawa risiko besar bagi Bali, baik dari sisi polusi maupun kepastian pasokan logistik.
“Hasil studi menunjukkan lebih dari 90 persen polusi udara di Bali berasal dari pembangkit dan transportasi BBM fosil. Kejadian gangguan distribusi kemarin menjadi bukti betapa rentannya Bali kalau terus menggantungkan diri pada BBM fosil. Karena itu, kebijakan transisi ke kendaraan listrik ini harus kita percepat!” tegas Koster dalam sambutannya di Renon.
Pernyataan Koster ini secara seolah-olah fakta bahwa klaim “stok BBM aman” dari pemerintah pusat sejatinya rentan tumbang hanya karena masalah keterlambatan kapal.
Peluncuran armada Trans Sarbagita berbasis baterai—yang dibalut desain budaya Tri Datu, seolah dihadirkan sebagai penawar atas buruknya tata kelola logistik energi fosil nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang hadir memuji visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan kearifan lokal Tri Hita Karana. Namun, di balik narasi megah transisi energi bersih dan dukungan hibah proyek Korea-GGGI tersebut, tersirat pesan pragmatis yakni Bali tidak bisa terus-menerus disandera oleh karut-marut manajemen logistik Pertamina yang berulang.
Pemerintah Provinsi Bali kini memacu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1.000 Megawatt di Jembrana dan Gilimanuk untuk menopang kebutuhan listrik hulu pada 2027 mendatang. Skenario ini memperlihatkan bahwa Bali mulai mengambil jarak dari jaminan manis pusat soal BBM fosil, memilih membangun benteng energi mandiri agar etalase pariwisata dunia ini tidak kembali dibuat lumpuh oleh antrean panjang di SPBU. (fa)
