FAKTA – Dewan Komando Wilayah INPAZI Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026.
Penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan BGN merupakan peringatan serius bahwa program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia tidak boleh dijadikan sarana memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Dugaan manipulasi proses verifikasi mitra, pelolosan yayasan yang tidak memenuhi persyaratan, serta indikasi penyimpangan dalam tata kelola program harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu, ” ungkap Muslim Fatillah Azis dengan nada tegas, Jumat (5/6/2026).
Lanjut ia katakan sebagai lembaga pengawasan independen, INPAZI Sulbar menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Yang harus diberantas adalah praktik korupsinya, bukan programnya. Anak-anak Indonesia tetap berhak memperoleh makanan bergizi yang berkualitas, aman, sehat, dan bebas dari kepentingan koruptif.
INPAZI Sulbar juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengembangkan penyidikan hingga ke seluruh pihak yang diduga terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk yayasan, mitra pelaksana, kontraktor, pemasok, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan tersebut. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam perkara yang menyangkut hak gizi jutaan anak Indonesia serta penggunaan anggaran negara yang sangat besar, ” desak Muslim.
Sehubungan dengan itu, INPAZI Sulawesi Barat akan memperkuat fungsi pengawasan independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Barat, dengan fokus pada aspek-aspek sebagai berikut:
1. Kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat;
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran program;
3. Kepatuhan seluruh pelaksana terhadap standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kelayakan, legalitas, dan integritas mitra atau yayasan pelaksana;
5. Potensi praktik monopoli pemasok (supplier), konflik kepentingan, serta dugaan perilaku koruptif yang melibatkan mitra atau yayasan pelaksana;
6. Pencegahan praktik percaloan, jual beli titik SPPG, penyalahgunaan kewenangan, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.
Lebih lanjut INPAZI Sulbar menegaskan bahwa pengawasan yang kami lakukan bukan untuk menghambat pelaksanaan Program MBG, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan gizi serta masa depan generasi Indonesia.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, media massa, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, akademisi, serta para orang tua penerima manfaat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan mulia program ini tidak dicederai oleh praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan.
”Makanan Bergizi untuk Anak Bangsa, Bukan Ladang Korupsi.” tutup Muslim Fatillah Azis Panglima Laskar Dewan Komando Wilayah INPAZI Sulawesi Barat.
(Ammank-007)
