FAKTA – Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Lantas muncul pertanyaan besar, apakah ini sekadar pergantian pejabat biasa, atau sinyal bahwa pemerintah akhirnya mengakui adanya persoalan serius di balik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ?
Pernyataan Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman justru memperkuat dugaan tersebut. Dudung mengaku menerima informasi bahwa pencopotan Dadan kemungkinan berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang belakangan menjadi sorotan.
Pernyataan itu menjadi penting karena untuk pertama kalinya lingkaran dekat Presiden, secara terbuka mengaitkan pergantian pucuk pimpinan BGN dengan dugaan penyimpangan dalam program unggulan pemerintah tersebut.
Jika dugaan itu benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar pergantian pejabat. Ini menyangkut tata kelola program bernilai ratusan triliun rupiah yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.
Pencopotan Dadan dapat dibaca sebagai upaya penyelamatan politik sekaligus penyelamatan program. Sebab, membiarkan dugaan praktik transaksional dalam penentuan titik dapur MBG berlarut-larut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap salah satu janji utama pemerintahan Prabowo.
Namun, mengganti kepala lembaga saja tidak otomatis menyelesaikan masalah. Persoalan mendasar yang kini dipertanyakan publik adalah seberapa kuat sistem pengawasan internal BGN selama ini bekerja.
Jika dugaan jual beli titik dapur memang terjadi, bagaimana praktik tersebut bisa lolos dari mekanisme kontrol ? Siapa saja yang menikmati keuntungan? Dan berapa besar potensi kerugian negara maupun masyarakat penerima manfaat ? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab.
Dudung menegaskan, Presiden menginginkan program MBG berjalan sempurna, bebas dari korupsi dan kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan itu terdengar tegas. Namun publik tentu menunggu lebih dari sekadar komitmen.
Saat ini dibutuhkan audit menyeluruh, keterbukaan hasil pemeriksaan, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Karena jika pergantian pimpinan hanya berhenti pada pencopotan satu nama tanpa membongkar akar persoalan, maka langkah tersebut berisiko dipandang sebagai solusi kosmetik.
Program MBG lahir dari uang rakyat dan dijalankan atas nama kepentingan rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa juta porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga seberapa bersih pengelolaannya dari praktik rente dan permainan proyek.
Pencopotan Dadan mungkin menjadi babak baru. Tetapi bagi publik, pertanyaan yang jauh lebih penting masih menggantung, apakah pemerintah sedang membersihkan masalah, atau sekadar mengganti wajah di tengah badai yang belum benar-benar reda ? (*)
