Catatan Fajar Fahrudin
FAKTA — Sekretariat Daerah Kota Bontang dan DPRD Kota Bontang mengelola anggaran gabungan sekitar Rp 180–220 miliar pada 2023. Dana tersebut didominasi belanja barang dan jasa, termasuk perjalanan dinas serta berbagai jasa pendukung kelembagaan. Meski sah secara administratif, belanja jenis ini kerap dinilai memiliki manfaat langsung yang rendah bagi publik.
Dalam telaah pengelolaan keuangan daerah, belanja Sekretariat Daerah dan DPRD tidak ditempatkan sebagai area dengan risiko penyimpangan tinggi. Namun, efisiensi belanja menjadi sorotan. Pola pengeluaran yang berulang setiap tahun—rapat, perjalanan dinas, dan jasa pendukung—menyulitkan publik menilai dampak konkret dari dana yang telah dikeluarkan.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Bontang 2023 memang menyatakan laporan keuangan wajar. Namun BPK juga menekankan pentingnya prinsip value for money, terutama pada belanja nonfisik yang manfaatnya tidak kasat mata. Tanpa indikator kinerja yang jelas, belanja barang dan jasa rawan menjadi biaya rutin birokrasi yang minim nilai tambah.
Pengamat tata kelola menilai, risiko pada pos ini berada di kategori menengah: bukan karena dugaan penyimpangan, melainkan karena ketimpangan antara besarnya anggaran dan rendahnya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Ketika perjalanan dinas dan kegiatan administratif terus membesar, sementara layanan publik tak menunjukkan lonjakan kualitas, pertanyaan publik menjadi tak terelakkan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Sekretariat Daerah dan DPRD Kota Bontang mengenai strategi efisiensi belanja serta tolok ukur manfaat kegiatan. Redaksi membuka ruang klarifikasi, sebab pada akhirnya publik berhak mengetahui sejauh mana ratusan miliar rupiah belanja birokrasi benar-benar kembali sebagai layanan yang lebih baik.
