FAKTA – Pemerintah mempercepat langkah penanganan penurunan muka tanah dan ancaman kenaikan permukaan air laut di pesisir utara (Pantura) Jawa melalui pembangunan sistem perlindungan terpadu. Hal ini mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, tanpa intervensi signifikan, penurunan muka tanah di wilayah Pantura dapat mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan permukaan air laut dan persoalan tata ruang di wilayah hulu yang kerap memicu banjir.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar AHY.
Ia menambahkan, sekitar 17 juta dari total 52 juta penduduk di kawasan Pantura berpotensi terdampak, sementara kontribusi ekonomi wilayah ini mencapai sekitar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Pemerintah mendorong pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa sebagai bagian dari program prioritas nasional yang masuk dalam visi Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan dijalankan secara bertahap dan terintegrasi, tidak hanya mengandalkan infrastruktur keras, tetapi juga pendekatan berbasis alam.
Pendekatan yang digunakan bersifat hibrid, mengombinasikan pembangunan fisik dengan solusi alami seperti rehabilitasi hutan mangrove. Selain berfungsi menahan abrasi, mangrove juga dinilai mampu menyerap karbon dan mendukung ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Untuk mengoordinasikan proyek besar ini, pemerintah telah membentuk Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) pada 25 Agustus 2025. Lembaga ini akan bekerja sama dengan 23 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan mengatakan, pihaknya tidak bekerja sendiri. “Kami didukung oleh perguruan tinggi dan BRIN dalam pengembangan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Perencanaan dan pembangunan akan berjalan paralel agar lebih efektif,” katanya.
Kick off meeting ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi proyek yang direncanakan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun ke depan.
Selain melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob, proyek ini juga bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Pantura, termasuk nelayan dan pelaku usaha lokal.
Pendanaan proyek tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan investor dalam dan luar negeri melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan.
AHY menegaskan, keberhasilan proyek ini membutuhkan kerja sama semua pihak.
“Ini mega proyek yang harus dikawal bersama. Kita perlu membangun super tim agar perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan berjalan terpadu dan efektif,” ungkapnya. (Din)
