Oleh: Syafrial Suger
Seiring waktu yang terus bergulir, Kabupaten Padang Pariaman perlahan menjelma menjadi panggung drama birokrasi yang tak pernah kehabisan pemain.
Satu per satu pejabat tampil, mengucapkan dialog formal penuh basa-basi, lalu keluar panggung dengan gestur yang nyaris seragam, yaitu mengundurkan diri.
Jika ini sebuah pertunjukan teater, publik mungkin sudah hafal alurnya. Babak pertama, pelantikan penuh optimisme. Babak kedua, janji-janji reformasi. Babak ketiga, tekanan meningkat. Dan di babak keempat, yang tampaknya paling digemari oleh pejabat memilih mundur dengan alasan yang terdengar mulia, namun terasa terlalu sering diulang untuk dianggap kebetulan.
Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030, fenomena ini berkembang menjadi semacam “tradisi baru”. Dari Sekretaris Daerah hingga kepala dinas strategis, kursi jabatan tak lagi sekadar simbol kekuasaan, melainkan kursi panas yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan penghuninya, kadang tanpa penjelasan yang benar-benar menjelaskan.
Alasan kesehatan dan fokus pada keluarga menjadi semacam mantra kolektif. Kalimat yang rapi, sopan, dan yang terpenting aman. Aman bagi yang pergi, dan nyaman bagi yang ditinggalkan. Sebuah bahasa diplomasi yang, jika ditarik terlalu jauh, justru kehilangan makna.
Namun pertanyaannya, benarkah ini sekadar persoalan pribadi?Ataukah ini gejala dari sesuatu yang lebih struktural, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan surat pengunduran diri berkop resmi?
Dalam birokrasi modern, loyalitas seringkali menjadi mata uang yang lebih berharga daripada kompetensi. Ritme kerja ditentukan bukan hanya oleh kebutuhan pelayanan publik, tetapi juga oleh ekspektasi politik yang kerap berubah cepat, kadang tanpa aba-aba.
Dalam kondisi seperti ini, pejabat bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga membaca arah angin. Salah membaca, konsekuensinya bisa fatal, tersingkir, atau memilih menyingkir.
Pertanyaannya menjadi lebih tajam, apakah para pejabat ini mundur karena tidak mampu mengikuti ritme kerja, atau karena ritme itu sendiri terlalu dipaksakan tanpa arah yang jelas?
Di titik ini, kepemimpinan menjadi variabel kunci. Sebab birokrasi, betapapun rumitnya, tetap membutuhkan satu hal mendasar, kejelasan arah dan konsistensi komando. Tanpa itu, yang terjadi bukan kerja kolektif, melainkan gerak refleks individual, siapa cepat, dia selamat.
Di sisi lain, publik tentu tidak naif. Ketika pengunduran diri terjadi berulang dalam waktu relatif singkat, asumsi liar menjadi tak terhindarkan. Apakah ini bagian dari “bersih-bersih” birokrasi? Ataukah justru indikasi konflik internal yang tak kunjung menemukan titik temu?
Lebih jauh lagi, muncul dugaan yang lebih sinis, jangan-jangan mundur adalah strategi. Sebuah langkah taktis untuk keluar sebelum badai benar-benar datang. Dalam logika ini, jabatan bukan lagi amanah, melainkan risiko yang harus dikelola, dan jika perlu, ditinggalkan.
Ironisnya, dalam situasi seperti ini, yang hilang justru substansi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik menjadi sekadar latar belakang, sementara drama pergantian pejabat menjadi tontonan utama.
Bagi pemerintah daerah, fenomena ini seharusnya bukan sekadar catatan administratif, melainkan alarm serius. Sebab birokrasi yang stabil bukan diukur dari seberapa cepat posisi terisi kembali, tetapi dari seberapa kecil kebutuhan untuk terus menggantinya.
Evaluasi menyeluruh menjadi keniscayaan. Bukan hanya pada individu pejabat, tetapi pada sistem yang melingkupinya, pola komunikasi, distribusi beban kerja, hingga relasi antara pimpinan politik dan birokrat karier.
Tanpa itu, pengunduran diri akan terus berulang, dengan pola yang sama dan alasan yang serupa. Dan publik, yang sejak awal hanya penonton, akan semakin terbiasa, hingga akhirnya apatis.
Pada akhirnya, “alasan kesehatan” mungkin tetap akan menjadi kalimat penutup yang paling elegan. Ia tidak menyalahkan siapa pun, tidak membuka konflik, dan tidak mengundang polemik berlebihan.
Namun di balik kalimat itu, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab, apakah yang sakit benar-benar individu, atau justru sistem yang membuat mereka memilih pergi?
Di Padang Pariaman, drama ini belum mencapai klimaks. Tirai belum ditutup. Dan seperti semua pertunjukan yang terlalu lama berlangsung, publik mulai bertanya, apakah ini masih cerita yang sama, atau sebenarnya kita sedang menyaksikan kegagalan yang terus dipentaskan ulang dengan naskah berbeda?
(penulis adalah wartawan Majalah Fakta, memilki sertifikasi dari Dewan Pers)
