FAKTA – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah mencanangkan 100 Festival yang dimulai dengan Pekan Kebudayaan Daerah di Katapiang. Penetapan ini diumumkan pada Rabu (11/6/2025), namun kegiatan dibatalkan mendadak pada Kamis malam (3/7/2025).
Pembatalan ini diumumkan melalui siaran Pers Bupati pada Minggu (6/7/2025), bupati tegaskan pembatalan Pekan Kebudayaan terkait dengan efesiensi anggaran yang tertuang pada Inspres nomor 1 tahun 2025.
Siang itu suara Tambua Tasa terdengar lirih di salah satu sisi kawasan Bandara Minangkabau, tepatnya di Nagari Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Suaranya bergetar menyentak langkah kaki pemimpin di daerah itu.
Ditengah kegembiraan Generasi Z dalam memainkan alat kesenian, seorang seniman tua memegang Deta yang sengaja ditanggalkan dari kepalanya dengan gemetar mencoba menghentkkan permainan kesenian tradisional yang sedang asik dimainkan oleh generasi muda.
Dengan suara serak basah seniman tua itu berkata kepada kelompok yang terlibat aktif dalam menciptakan, menampilkan dan mengelola karya seni itu, bahwa pertunjukan pentas seni budaya yang dikemas dalam “Festival Budaya Padang Pariaman” yang diubah menjadi Festival Alek Nagari yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini menyita perhatian publik.
Pentunjukan seni yang dilakukan generasi muda itu, lebih dari sekadar tontonan seni, pegelaran ini menjadi jeritan sunyi dari generasi muda, khususnya gen Z yang selama ini memendam luka dalam diam.
Meskipun pihak pemerintah daerah telah melahirkan suatu kebijakan yang tepat dalam men-support kegiatan Festival Pekan Budaya ini, pelaku seni dan penanggung jawab festival itu yakin pertunjukan ini berjalan sukses.
Masyarakat Nagari Katapiang di daerah itu tidak membuat patah arang atas keputusan itu. Mereka sepakat tetap menggelar acara kebudayaan, namun dengan nama baru. Yakni Pekan Kebudayaan Nagari Katapiang.
Diketahui, melalui siaran pers bupati menyebutkan pihaknya melakukan pertimbangan pertama terkait Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Disini jelas, persoalan efisiensi ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkab Padang Pariaman juga harus mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh presiden ini.
Besarnya anggaran yang akan dipakai lebih dari 200 juta. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan efisiensi pada Inpres dimaksud.
“Kami tidak mau ada pandangan bahwa ditengah efisiensi ini kita masih juga menghambur-hamburkan anggaran sebesar ini,” sebut bupati.
Persoalan ini terjadi, kata Bupati karena kurang koordinasinya antara pihak Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman dengan pimpinan.
“Acara ini sedianya dikelola oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan. Namun, pihak tersebut tidak berkoordinasi dengan pimpinannya. Ini yang sedang kita benahi,” sebutnya.
Selain itu, dalam penyelenggaraan Festival yang telah dilakukan seperti Festival Juadah itu tidak menyertakan APBD yang ada di Pemda. Dana Festival itu didapatkan dari dukungan para sponsor, perantau dan masyarakat, serta dari nagari.
“Kalau kegiatan ini tetap dilaksanakanoleh pemerintah daerah dengan mengunakan anggaran APBD, sudah pasti nagari-nagari lain menjadi cemburu karena ada kegiatan yang menggelontorkan APBD sedemikian besar di salah satu nagari saja. Kita punya 103 nagari. Semua harus kita perlakukan sama,” katanya.
Di sisi lain, JKA menekankan bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh para seniman yang sedianya akan tampil pada Pekan Kebudayaan Daerah 1 ini akan tetap diberi wadah.
“Kami akan alihkan ke format yang lain, dan langsung dikoordinir bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas. Ada acara baru nanti yang akan mengakomodir persiapan penampilan yang sudah dilaksanakan sekarang oleh para seniman kita. Dinas akan kita evaluasi dulu. Sementara, semangat berkesenian juga tak boleh padam. Karena kita sudah berkomitmen untuk mendukung kesenian,” katanya.
Tentang kapan acara baru yang dimaksud, selanjutnya akan tergantung pada stake holder kegiatan nantinya di tingkat nagari.
“Kami yakin, nagari (Katapiang) bisa, karena dukungan dari berbagai tokoh sudah jelas untuk kemajuan kesenian di Katapiang,” tutup bupati.
Sementara itu, Kabid Kebudayaan di daerah itu, Ade Novalia ketika dikonfirmasi wartawan melalui Whatsapp, membantah terjadinya miskomunikasi. Menurutnya, kegiatan Festival Kebudayan dimaksud sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Padang Pariaman tahun 2025 pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tidak ada miskomunikasi, Pak. Prosesnya jelas. Ade beberapa kali dipanggil Pak Bupati. Semua itu ada videonya dan Ade posting di media sosial facebook,” kata Ade Novalia.
Pembatalan yang dilakukan 5 hari jelang pelaksanaan oleh Bupati Padang Pariaman, sontak memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat Nagari Katapiang.
Pekan Kebudayaan Daerah Padang Pariaman yang semula dijadwalkan berlangsung di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kamis-Sabtu (10-12/7/2025), akhirnya batal dilaksanakan.
Keputusan tersebut dikabarkan disebabkan oleh larangan penggunaan anggaran APBD, menjadi buah bibir hangat di media sosial dan mencederai semangat kebersamaan yang telah dibangun.
Masyarakat Nagari Katapiang sebelumnya telah bersiap menyambut event budaya berskala daerah tersebut. Undangan telah tersebar luas, sejumlah perantau pun dikabarkan telah kembali ke kampung halaman, bahkan tamu dari Malaysia disebut-sebut sudah hadir.
Namun, keputusan Bupati Padang Pariaman membatalkan acara membuat suasana berubah drastis. Sebuah video musyawarah ninik mamak yang berisi kekecewaan terhadap Bupati Padang Pariaman pun turut viral, menandai betapa dalamnya luka kolektif yang dirasakan anak nagari.
Tokoh masyarakat Nagari Katapiang, Bahrum Hikmah Rangkayo Rajo Sampono, membenarkan adanya gejolak emosi dari warga. Beruntung, ia berhasil mereda kemarahan di masyarakat.
Rajo Sampono menekankan, masyarakat Nagari Katapiang tidak pernah meminta menjadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah Padang Pariaman. “Pemerintah daerah yang menetapkan, bukan kami yang mengajukan diri,” tegasnya.
Menurutnya, alasan pembatalan karena anggaran sangat sulit diterima akal sehat. Ia mempertanyakan koordinasi antarinstansi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas. “Memangnya waktu penetapan itu tidak ada koordinasi antara bupati dan anggotanya,” ucapnya.
Meski kecewa, sambungnya, bukan berarti masyarakat Nagari Katapiang patah arang atas keputusan itu. Mereka sepakat tetap menggelar acara kebudayaan, namun dengan nama baru. Yakni Pekan Kebudayaan Nagari Katapiang.
“Kami akan lanjutkan dengan cara badoncek. Ini harga diri nagari ini. Kami sudah mengundang banyak pihak. Tidak mungkin tidak dilaksanakan,” ungkap Rajo Sampono, yang dikenal dekat dengan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis.
Ia juga menyatakan, ke depan dirinya akan lebih memperhatikan lagi jika kembali dilibatkan dalam kegiatan oleh Pemkab Padang Pariaman. “Ke depan saya akan lebih hati-hati. Kalau dilibatkan, saya pastikan dulu ini “baruak jantan” atau “baruak betina”,” tegasnya.
Dengan semangat kolektif yang menyala, masyarakat Katapiang kini memilih untuk menunjukkan jati diri budaya mereka. Meski tanpa dukungan resmi pemerintah, tekad mereka menjadikan budaya sebagai alat pemersatu tetap bergelora. (ss)
