FAKTA – Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., M.M., menyoroti lambannya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Menurutnya, kondisi ini bukan semata kesalahan pemerintah daerah. Ada beberapa faktor yang memperlambat realisasi anggaran.
“Pertama, ada transisi dari Pj Gubernur ke gubernur terpilih. Harus ada penyesuaian ulang agar selaras dengan visi-misi kepala daerah baru,” kata Nopianto, Senin (18/8/2025).
Faktor lain adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang efisiensi anggaran. Aturan ini membuat pemerintah provinsi menyesuaikan kembali rencana kegiatan. Dampaknya, terjadi pergeseran anggaran yang menyita waktu.
“Jika kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertunda, otomatis serapan anggaran ikut melambat,” kata politisi dari Partai Nasdem itu.
Ia menyebut proyek infrastruktur sebagai penyebab lain. Anggaran besar tersedot ke proyek yang saat ini baru masuk tahap lelang.
“Awal bulan depan serapan mulai lancar. Biasanya meningkat tajam di akhir tahun,” jelasnya.
Terkait perubahan anggaran, Nopianto menyebut ada kenaikan meski tidak besar. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi program gubernur terpilih sekaligus menjalankan Inpres Nomor 1.
“Tidak bisa serta-merta kesalahan diarahkan ke pemerintah daerah. Kondisinya memang harus melalui penyesuaian,” tegasnya.
Soal pemutihan pajak, ia optimistis kebijakan itu akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penghapusan denda pajak memberi stimulan agar masyarakat taat membayar kewajiban.
“Dengan pemutihan, masyarakat lebih semangat melunasi pajak. Pemasukan PAD otomatis naik. Ini inisiatif yang patut diapresiasi,” katanya. (ADV)
