FAKTA — Di republik yang birokrasi kesehatannya makin mirip ruang tunggu tanpa dokter, seorang ibu muda kembali membuktikan bahwa melahirkan di negeri ini bukan sekadar perjuangan biologis, melainkan juga perjudian administratif.
Namanya Nadila, 22 tahun. Ia datang ke rumah sakit membawa seorang bayi di rahimnya dan pulang sebagai statistik yang akan diperdebatkan dalam rapat koordinasi lintas instansi. Di lembar klarifikasi resmi pemerintah daerah, kematiannya tercatat rapi sebagai “komplikasi atonia uteri.” Sebuah istilah medis yang terdengar ilmiah, steril, dan cukup sopan untuk menyembunyikan kepanikan sistem yang bocor dari segala sisi.
Di negeri ini, memang selalu ada nama latin untuk setiap tragedi. Karena bahasa medis sering kali lebih nyaman dipakai ketimbang bahasa nurani.
Keluarga korban menyebut Nadila dirujuk tanpa oksigen memadai, dengan infus yang bahkan disebut tak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Dalam dunia kesehatan modern, ini tentu terdengar mustahil. Tetapi di sebagian wilayah republik pelayanan publik, kemustahilan hanyalah SOP yang belum diperiksa auditor.
Ironisnya, suara paling cepat bukan datang dari sirene ambulans, melainkan dari mesin klarifikasi pemerintah. Bahkan sebelum publik selesai berduka, negara sudah selesai menyusun narasi.
“Semua sudah sesuai prosedur.”
Kalimat sakral itu kembali muncul. Sebuah mantra birokrasi yang di Indonesia kedudukannya sudah hampir setara ayat konstitusi. Ia bisa membersihkan apa saja: keterlambatan, kekacauan, bahkan kematian.
Dan seperti biasa, prosedur selalu selamat lebih dulu daripada pasien.
Nama yang kemudian terseret adalah dr. Engga Lift Irwanto, dokter sekaligus pejabat publik yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan. Kombinasi profesi yang di republik ini sering melahirkan spesies langka, birokrat yang harus mengawasi sistem yang juga ia jalankan sendiri. Akibatnya, investigasi sering berubah seperti seseorang yang diminta memeriksa kebakaran sambil tetap memegang korek api.
Publik menunggu penjelasan. Yang datang justru keheningan.
Di era digital, diam adalah bentuk komunikasi paling mahal. Dan pejabat kita tampaknya sangat kaya.
Sementara itu, rumah sakit menjelaskan bahwa seluruh tindakan telah sesuai standar profesi. Organisasi profesi pun memastikan dokter bekerja sesuai SOP. Semua tampak tertib, profesional, dan administratif. Hanya satu yang kacau: hasil akhirnya.
Pasien meninggal.
Tetapi di negeri dokumen, hasil bukan ukuran utama. Yang penting formulir lengkap, tanda tangan ada, dan konferensi pers berjalan lancar.
Kematian Nadila lalu berubah menjadi pertandingan tafsir. Keluarga berbicara tentang kelalaian. Institusi berbicara tentang komplikasi. Publik berbicara tentang kemanusiaan. Pemerintah berbicara tentang prosedur. Dan media sosial, seperti biasa, berbicara paling keras sambil paling cepat lupa.
Yang menarik, klarifikasi justru muncul melalui laman resmi pemerintah daerah, bukan berdiri independen dari institusi yang sedang dipersoalkan publik. Ini seperti terdakwa yang sekaligus menjadi humas pengadilan. Transparansi akhirnya tampil bukan sebagai pencarian kebenaran, melainkan sebagai seni mengatur persepsi.
Di Padang Pariaman, masyarakat kini belajar satu pelajaran penting, bahwa dalam sistem kesehatan modern, pasien bisa kehilangan nyawa bahkan ketika semua pihak merasa sudah bekerja benar.
Mungkin memang itu puncak kemajuan pelayanan publik kita, ketika kegagalan tak lagi membutuhkan pihak yang merasa bersalah.
Karena di republik ini, tanggung jawab selalu punya bakat luar biasa untuk menguap tepat setelah konferensi pers selesai.
Dan di antara ruang operasi, ruang ICU, ruang jabatan, serta ruang klarifikasi, seorang ibu muda bernama Nadila perlahan hilang dari percakapan. Ia tinggal nama yang akan dipakai sebentar sebagai bahan kemarahan publik, sebelum akhirnya tenggelam oleh kasus baru, pejabat baru, dan klarifikasi baru.
Sementara bayi yang dilahirkannya kelak mungkin akan tumbuh di negeri yang sama, negeri yang lebih sigap menyelamatkan citra daripada manusia. (ss)
