FAKTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Kegiatan ini dihadiri ribuan buruh dari berbagai daerah serta pimpinan serikat pekerja nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan komitmen pemerintah terhadap nasib buruh.
“Pemerintah akan memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh, serta memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional,” ujarnya di hadapan massa.
Ia juga menekankan peran negara dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami tidak akan tinggal diam jika terjadi PHK massal. Negara harus hadir sebagai pelindung utama pekerja agar stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga,” tegasnya.
Satgas PHK dan Program Kesejahteraan
Presiden mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini bertujuan mengantisipasi gelombang PHK serta memberikan perlindungan bagi pekerja terdampak.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan industri.
“Kami ingin setiap kawasan industri memiliki fasilitas daycare agar para pekerja dapat bekerja dengan tenang,” kata Prabowo.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan hunian bagi buruh dalam skala besar.
“Kita akan membangun kota-kota baru dengan ratusan ribu unit rumah susun yang dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” tambahnya.
Kredit Murah dan Perlindungan Sektor Informal
Dalam aspek pembiayaan, Prabowo menginstruksikan bank milik negara untuk menyediakan kredit berbunga rendah.
“Saya minta bunga pinjaman bagi masyarakat kecil tidak lebih dari 5 persen per tahun,” ujarnya.
Di sektor maritim, pemerintah telah meratifikasi Konvensi 188 ILO untuk melindungi awak kapal perikanan serta berencana membangun 1.500 kampung nelayan setiap tahun.
Kebijakan untuk Pengemudi Ojek Online
Presiden juga menyoroti kesejahteraan pengemudi transportasi daring.
“Potongan oleh perusahaan aplikator tidak boleh lagi mencapai 20 persen, harus ditekan di bawah 10 persen agar lebih adil,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi aturan nasional tidak diperkenankan beroperasi di Indonesia.
Penegasan Pemerintah
Menutup pidatonya, Prabowo kembali menegaskan visi pemerintahannya.
“Kami ingin menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh pekerja Indonesia,” katanya.
Peringatan Hari Buruh 2026 di Monas menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional. (Din)
