Padang, majalahfakta.id — Dugaan korupsi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Sikabu, Kayu Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kini memasuki fase penentuan awal di pengadilan.
Empat terdakwa dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp7,5 miliar itu mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Persidangan berikutnya akan menguji argumentasi kedua pihak sebelum majelis hakim menentukan apakah perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok.
Keempat terdakwa menyampaikan keberatan melalui penasihat hukum masing-masing dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Kamis, 5 November 2026. Eksepsi menjadi kesempatan bagi pihak terdakwa untuk mempersoalkan aspek hukum maupun formalitas dakwaan yang disusun jaksa.
Perkara ini menarik perhatian karena melibatkan empat pihak dengan fungsi berbeda dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2019–2020. Mereka adalah Y selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BB dan A sebagai penyedia pekerjaan, serta Ir sebagai konsultan pengawas yang menggunakan perusahaan PT Triartha Nusa Engineering.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman, Aridona Bustari, kepada wartawan mengatakan seluruh terdakwa hadir langsung dalam persidangan dengan didampingi penasihat hukum masing-masing.
Kerugian Negara Rp7,5 Miliar, Tanggung Jawab Para Pihak Disorot
Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp7.505.864.409,09. Angka tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat.
Besarnya kerugian itu membuat perkara Jembatan Sikabu tidak sekadar menjadi persoalan pelaksanaan proyek konstruksi. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan, pengendalian pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur publik.
Dalam sebuah proyek pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan kontrak dan pelaksanaan pengadaan sesuai kewenangannya. Penyedia pekerjaan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak, sedangkan konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan teknis.
Perbedaan fungsi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diurai dalam proses pembuktian. Majelis hakim nantinya akan menilai sejauh mana perbuatan masing-masing terdakwa berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.
Namun, besarnya nilai kerugian negara tidak serta-merta membuktikan kesalahan para terdakwa. Pertanggungjawaban pidana setiap orang tetap harus dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
Eksepsi Menjadi Ujian Awal Dakwaan Jaksa
Pengajuan eksepsi menandai dimulainya perdebatan hukum antara pihak terdakwa dan penuntut umum. Pada tahap ini, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan, termasuk mengenai kewenangan mengadili, ketepatan dakwaan, maupun aspek formal dan materiil lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Karena itu, tanggapan jaksa akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah persidangan. Jika keberatan tidak diterima, perkara dapat berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya, apabila terdapat keberatan yang beralasan menurut hukum, majelis hakim dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aridona mengatakan jaksa penuntut umum akan memberikan jawaban terhadap seluruh eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa.
“Terhadap eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukum para terdakwa, jaksa penuntut umum akan memberikan jawaban atau tanggapan atas seluruh eksepsi tersebut dalam agenda sidang berikutnya,” ujar Aridona.
Sidang 12 November Jadi Penentu Tahapan Berikutnya
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 12 November 2026, dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi para terdakwa.
Agenda tersebut akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum majelis hakim menentukan sikap terhadap keberatan yang diajukan. Perhatian berikutnya tertuju pada argumentasi jaksa, substansi eksepsi, serta pertimbangan hukum majelis hakim.
Di balik proses hukum tersebut, perkara Jembatan Sikabu menyisakan pertanyaan mendasar tentang bagaimana proyek yang semestinya mendukung kepentingan masyarakat justru terseret dalam dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah.
Publik tidak hanya menunggu siapa yang akhirnya dinyatakan bertanggung jawab secara hukum. Lebih dari itu, persidangan diharapkan mengungkap secara terang konstruksi dugaan penyimpangan, mekanisme pengawasan proyek, dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat.
Dengan kerugian negara sekitar Rp7,5 miliar, perkara ini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus pengingat bahwa anggaran pembangunan infrastruktur harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (SS)
