Padang Pariaman, majalahfakta.id – Pemahaman terhadap aturan dan batas kewenangan menjadi salah satu kunci mencegah kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, mengingatkan para wali nagari agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga menjalankan kewenangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Aprinaldi saat menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Asrama Haji, beberapa hari lalu.
Mengangkat tema “Peningkatan Pemahaman Peran, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Selaku Wali Nagari”, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan nagari dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Aprinaldi menekankan pentingnya penguasaan terhadap regulasi yang mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab wali nagari. Menurut dia, pemahaman yang memadai terhadap aturan diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan nagari memiliki landasan hukum yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan wali nagari harus dijalankan secara bertanggung jawab. Sebab, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi hingga pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Nagari
Bimtek tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini.
Pertama, meningkatkan pemahaman wali nagari terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan. Kedua, memperkuat kapasitas dalam mengelola pemerintahan nagari. Ketiga, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Penguatan kapasitas tersebut menjadi penting karena nagari merupakan salah satu ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kualitas kepemimpinan dan tata kelola di tingkat nagari turut menentukan efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, wali nagari dituntut mampu menyeimbangkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Pemerintahan nagari yang kuat dan bersih adalah fondasi utama kemajuan daerah. Bersama kita membangun nagari, mewujudkan Padang Pariaman yang maju dan sejahtera,” ujar Aprinaldi menutup pemaparannya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Padang Pariaman berharap peningkatan kapasitas para wali nagari dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional, tertib, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (SS)
