Padang Pariaman, majalahfakta.id — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diminta tidak sekadar menyusun anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Fraksi-fraksi DPRD menuntut RAPBD 2027 diarahkan pada program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan kesejahteraan sosial.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 di ruang sidang Sekretariat DPRD Padang Pariaman.
Dalam sidang tersebut, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta sejumlah catatan terhadap rancangan kebijakan anggaran yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang 2027.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya ketepatan menentukan prioritas belanja daerah. Alokasi anggaran, menurut mereka, harus menjawab persoalan riil masyarakat, bukan berhenti pada program administratif dan kegiatan rutin pemerintahan.
Pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, serta program perlindungan sosial menjadi sejumlah bidang yang mendapat perhatian dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi-fraksi juga meminta agar program pembangunan tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan hingga ke tingkat kecamatan dan nagari. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan dampak penggunaan uang daerah secara konkret.
Selain persoalan prioritas pembangunan, pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel turut menjadi perhatian legislatif.
Fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah memastikan setiap alokasi belanja memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga dinilai penting untuk mencegah pemborosan maupun potensi penyimpangan setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan siap menampung seluruh pandangan, saran, dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran sebelum memasuki pembahasan lanjutan.
Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi merupakan salah satu tahapan dalam proses pembahasan RAPBD 2027. Setelah tahap tersebut, pembahasan akan berlanjut antara legislatif dan eksekutif sebelum memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi APBD.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan keterbatasan sumber daya keuangan daerah diimbangi dengan ketepatan menentukan prioritas pembangunan.
Publik pada akhirnya tidak hanya menunggu berapa besar anggaran yang disahkan, tetapi juga seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat Padang Pariaman. (SS)
