FAKTA – Penguatan infrastruktur digital dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah dalam mengawasi berbagai risiko yang muncul di ruang digital.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari judi online, perlindungan anak di ruang digital, hingga pemerataan akses internet.
Sorotan tersebut disampaikan Cindy dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Cindy, porsi anggaran untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur digital mendapat lebih dari separuh pagu anggaran. Sementara itu, anggaran untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi agar kapasitas pengawasan pemerintah pada 2027 dapat mengimbangi perkembangan ancaman dan risiko di dunia digital.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Tak hanya persoalan pengawasan, Cindy juga menyoroti ketimpangan kualitas konektivitas internet di sejumlah daerah.
Ia mengaku masih menemukan wilayah yang mengalami blank spot maupun memiliki kualitas jaringan internet yang belum memadai. Bahkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan akses internet.
“Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Menurut Cindy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan digital tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun maupun luas wilayah yang telah terjangkau jaringan.
Ia menilai kualitas layanan dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi indikator penting dalam mengevaluasi investasi serta kebijakan pembangunan infrastruktur digital.
Karena itu, Cindy mendorong agar penyesuaian anggaran Komdigi ke depan turut mempertimbangkan capaian nyata dan outcome yang dirasakan masyarakat.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegasnya.
Bagi Cindy, pembangunan ekosistem digital perlu berjalan beriringan antara perluasan konektivitas dan penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, peningkatan akses internet di berbagai daerah tidak hanya memperluas konektivitas masyarakat, tetapi juga diikuti dengan perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko di ruang digital. (F1)
Sumber : DPR RI
