FAKTA – Kehadiran transportasi publik tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah bus atau meluasnya jalur pelayanan.
Ukuran yang lebih penting, seberapa mudah masyarakat mengaksesnya, seberapa pasti waktu perjalanannya, dan seberapa jauh layanan tersebut mampu menjawab kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Prinsip itulah yang kini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur seiring rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor II Malang Raya.
Layanan yang menghubungkan Terminal Madyopuro di Kota Malang dengan Terminal Talangagung di Kepanjen, Kabupaten Malang, ini diharapkan memperluas pilihan perjalanan bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Namun, memperluas jaringan transportasi publik membawa pekerjaan yang tidak sederhana.
Selain memastikan armada siap beroperasi, Dishub Provinsi Jatim perlu memastikan bahwa seluruh rangkaian perjalanan penumpang dapat berlangsung secara praktis, aman, dan terjangkau.
Kepala Dishub Jatim, Nyono, sebelumnya menyampaikan, persiapan operasional Koridor II telah mendekati tahap akhir. Layanan tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 30 Oktober 2026.
Informasi persiapan sebelumnya menyebutkan sebanyak 14 bus operasional dan satu bus cadangan disiapkan untuk melayani koridor tersebut.
Sementara itu, 56 titik pemberhentian direncanakan mendukung akses penumpang, terdiri atas halte fisik dan rambu pemberhentian.
Meski demikian, jumlah armada dan titik pemberhentian bukan satu-satunya indikator kesiapan.
Kepastian jadwal, interval kedatangan bus, jam pelayanan, serta kemudahan memperoleh informasi perjalanan juga menentukan pengalaman penumpang sejak hari pertama layanan beroperasi.
Akses Menjadi Penentu
Bagi masyarakat, perjalanan dengan transportasi publik tidak dimulai ketika mereka naik bus.
Perjalanan justru dimulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, atau lokasi aktivitas lainnya menuju titik pemberhentian terdekat.
Karena itu, jarak halte, keamanan akses pejalan kaki, keterbacaan rambu, serta kepastian lokasi naik dan turun menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.
Bus yang beroperasi sesuai rute belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat apabila titik pemberhentiannya sulit dijangkau atau informasi jadwalnya tidak mudah diperoleh.
Sebaliknya, layanan yang terencana dengan baik dapat membantu penumpang memperkirakan waktu perjalanan dan mengurangi ketidakpastian saat berpindah tempat.
Tantangan berikutnya, memastikan kapasitas layanan sesuai kebutuhan. Evaluasi jumlah penumpang, tingkat keterisian bus, serta kepadatan pada jam sibuk nantinya dapat menjadi dasar untuk menilai apakah frekuensi perjalanan yang disediakan sudah memadai.
Dengan demikian, keberhasilan Trans Jatim Koridor II tidak seharusnya berhenti pada terlaksananya peluncuran. Kualitas operasional setelah layanan berjalan justru menjadi ukuran yang lebih menentukan.
Integrasi Tak Bisa Diabaikan
Persoalan lain muncul pada keterhubungan dengan moda transportasi yang sudah tersedia.
Dalam perkembangan rute yang diberitakan sebelumnya, Terminal Arjosari tidak dimasukkan ke dalam jalur awal Koridor II.
Angkutan lokal diharapkan dapat mendukung konektivitas melalui skema angkutan pengumpan atau feeder.
Skema ini berpotensi membantu penumpang menjangkau lokasi yang tidak dilalui bus Trans Jatim.
Namun, manfaatnya akan sangat bergantung pada kejelasan rute pengumpan, titik perpindahan, jadwal, serta biaya tambahan yang harus ditanggung penumpang.
Tanpa konektivitas yang memadai, masyarakat berisiko menghadapi perjalanan berlapis yang justru kurang praktis.
Sebaliknya, koordinasi antara Dishub Jatim, pemerintah daerah, dan operator angkutan lokal dapat membuka peluang terciptanya perjalanan yang lebih terhubung.
Integrasi tersebut juga penting untuk menjaga agar pengembangan transportasi modern berjalan berdampingan dengan angkutan yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Di sisi lain, keterjangkauan tarif perlu diikuti kepastian informasi. Tarif yang telah diberitakan sebelumnya sebesar Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar atau santri masih perlu dipastikan kembali sebagai tarif yang berlaku saat layanan mulai beroperasi.
Pelayanan Diuji Setelah Bus Berjalan
Bagi Dishub Provinsi Jatim, tantangan berikutnya adalah membangun kepercayaan masyarakat agar transportasi publik menjadi pilihan perjalanan yang dapat diandalkan, bukan sekadar alternatif ketika kendaraan pribadi tidak tersedia.
Upaya tersebut membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Ketepatan waktu, kondisi armada, keselamatan penumpang, keterjangkauan akses, dan respons terhadap keluhan perlu menjadi bagian dari pengawasan layanan.
Data jumlah penumpang pada masa awal operasional juga penting untuk membaca pola kebutuhan masyarakat.
Dari sana, penyesuaian jadwal, frekuensi perjalanan, maupun konektivitas dengan angkutan lokal dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Trans Jatim Koridor II Malang Raya pada akhirnya membawa harapan lebih besar daripada sekadar bertambahnya jalur bus.
Layanan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang lebih terjangkau dan terhubung.
Bagi Dishub Provinsi Jatim, keberhasilan sesungguhnya bukan hanya memastikan bus berangkat sesuai jadwal, melainkan memastikan masyarakat dapat mencapai tujuan dengan aman, nyaman, dan tanpa kesulitan yang tidak perlu.
Sebab, transportasi publik yang benar-benar melayani bukan sekadar mengangkut penumpang, tetapi memudahkan kehidupan mereka. (nyo)
