Padang, Majalahfakta.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengingatkan pejabat fungsional agar tidak terjebak dalam pekerjaan administratif yang justru mengaburkan tugas utama mereka sebagai tenaga profesional. Pejabat fungsional dituntut menghasilkan kajian, analisis, dan rekomendasi yang dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah.
Pesan itu disampaikan Arry saat melantik dan mengambil sumpah delapan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin, 9 November 2026.
Menurut Arry, jabatan fungsional bukan sekadar perubahan nomenklatur atau jenjang karier aparatur sipil negara (ASN). Jabatan tersebut membawa tanggung jawab profesional yang harus diwujudkan melalui keahlian dan kompetensi sesuai bidang masing-masing.
“Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan karena setiap pejabat dituntut bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai bidang tugasnya,” kata Arry.
Ia menilai, keberadaan pejabat fungsional harus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Karena itu, pekerjaan rutin seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tidak boleh mendominasi waktu kerja hingga menggeser fungsi profesional mereka.
Delapan pejabat yang dilantik menempati sejumlah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar.
Mereka terdiri atas Roni Putra Hafera, S.STP., M.M. sebagai Perencana Ahli Pertama; Ade Mila Silvia Syahputri S., S.STP., M.M. dan Alan Ilham, S.STP., M.M. sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
Selanjutnya, Mirawati, S.H., M.M. dan Hari Rizki Satria, S.H., M.H. dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum. Mery Nurfatli Yusan, S.STP., M.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum; Dani Aristiyawan, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol; serta Dan Ibnu Razi Putra Dasri, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan.
Arry mencontohkan, pejabat Analis Kebijakan semestinya menghasilkan kajian terhadap kebijakan yang akan dirumuskan maupun kebijakan yang sudah diterapkan. Sementara itu, Analis Hukum dituntut mampu memberikan analisis hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” ujarnya.
Arry mengatakan pemerintah telah membuka ruang lebih luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Namun, kesempatan tersebut harus diikuti peningkatan kapasitas dan kualitas hasil kerja.
Ia menyebut ada tiga kompetensi utama yang harus dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Bagi pejabat fungsional, penguasaan kompetensi teknis menjadi modal penting agar keahlian yang dimiliki benar-benar menghasilkan kontribusi bagi organisasi.
“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” kata Arry.
Ia berharap delapan pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kepercayaan tersebut melalui kinerja konkret, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Arry juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar seremoni birokrasi. Prosesi itu merupakan komitmen moral sekaligus tanggung jawab ASN untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sumbar berharap penguatan jabatan fungsional dapat meningkatkan kualitas analisis, memperbaiki perumusan kebijakan, dan mendorong efektivitas organisasi pemerintahan. (SS)
