FAKTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Hingga Selasa, 15 September 2026, terpantau ribuan titik panas dan puluhan titik api yang tersebar di sejumlah wilayah rawan kebakaran.
Data hasil rapat koordinasi penanganan karhutla Sumatera Selatan mencatat sebanyak 1.737 hotspot terpantau di wilayah tersebut. Dari hasil verifikasi, terdapat 20 fire spot dengan estimasi luas area terdampak mencapai 404,22 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 319,97 hektare telah mendapatkan penanganan. Rinciannya, pemadaman oleh Satgas Darat mencapai sekitar 289,97 hektare, sedangkan operasi udara melalui water bombing menangani sekitar 30 hektare. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 84,25 hektare yang dalam proses penanganan.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, terutama karena sejumlah titik berada di kawasan yang memiliki potensi gambut dan mudah terbakar. Cuaca panas selama periode kemarau juga meningkatkan risiko api meluas apabila tidak segera ditangani.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., langsung menuju Sumatera Selatan setelah tiba dari Kalimantan Timur. Ia memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Posko Utama Satgas Karhutla, Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan terbaru di lapangan sekaligus mengevaluasi efektivitas penanganan yang telah dilakukan. Pemerintah pusat dan daerah juga menyusun langkah lanjutan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan serta perkembangan titik api.
Penanganan karhutla saat ini melibatkan sekitar 12.285 personel gabungan. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga tim pemadam dari sejumlah perusahaan.
Kekuatan personel di darat diperkuat dengan operasi udara. BNPB dan unsur terkait mengerahkan tujuh unit helikopter untuk patroli dan water bombing.
Operasi darat difokuskan pada titik api yang masih aktif maupun lokasi yang berpotensi mengalami perluasan. Mobilisasi personel dan peralatan dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah, termasuk memastikan ketersediaan air, logistik, bahan bakar minyak (BBM), serta perlengkapan pemadaman.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kota Palembang.
Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan hasil pemantauan hotspot dan fire spot, tingkat kejadian kebakaran, serta potensi penyebaran api di masing-masing wilayah.
Water Bombing Dikerahkan ke Lokasi Sulit Dijangkau
Operasi udara menjadi salah satu strategi untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Water bombing terutama diarahkan ke area dengan api cukup besar, kawasan gambut dalam, dan lokasi yang dinilai memiliki risiko penyebaran cepat.
Dari sekitar 88 hektare area yang menjadi sasaran operasi udara, sekitar 30 hektare telah berhasil dipadamkan.
Namun, penanganan melalui operasi udara masih menghadapi kendala faktor cuaca. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan karena pertumbuhan awan hujan yang tersedia belum memenuhi kondisi yang dibutuhkan.
Kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang di sekitar sejumlah titik kebakaran akibat kabut asap.
Untuk mempercepat respons di lapangan, BNPB mendorong penambahan kekuatan Satgas Darat berbasis masyarakat. Salah satu skema yang disiapkan adalah membentuk 50 tim Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masing-masing tim direncanakan beranggotakan 15 orang. Jika terealisasi, skema tersebut akan menambah sekitar 750 personel untuk mendukung deteksi dini dan penanganan awal kebakaran.
Tim masyarakat tersebut juga akan dibekali sejumlah peralatan pemadaman, seperti pompa air, selang, nozzle, sepatu pelindung, hingga pompa punggung.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena warga yang berada paling dekat dengan kawasan rawan dapat melakukan deteksi dan penanganan awal sebelum api berkembang menjadi lebih besar.
47 Laporan Karhutla, 39 Orang Jadi Tersangka
Selain operasi pemadaman, penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan juga menjadi bagian dari penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menyampaikan, hingga saat ini terdapat 47 laporan terkait kasus karhutla yang telah diterima kepolisian.
“Dari 47 laporan terkait karhutla, saat ini sudah ditetapkan 39 tersangka. Adapun 16 perusahaan sedang dilakukan penyelidikan terkait karhutla, hingga kini proses hukum masih terus berjalan,” ujar Sandi.
Di sisi pencegahan, pemerintah meningkatkan patroli terpadu serta sosialisasi larangan pembakaran lahan. Pengawasan terhadap perusahaan maupun pemilik dan pengelola lahan juga terus dilakukan.
Setiap peristiwa yang ditemukan memiliki unsur pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Minta Respons Titik Api Dipercepat
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam rapat evaluasi mengarahkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam merespons setiap kemunculan titik api.
Deteksi dini dan pemadaman, kata dia, perlu dilakukan secepat mungkin. Operasi udara juga diminta terus dioptimalkan, sementara seluruh unsur penanganan harus bergerak secara terpadu sampai api benar-benar padam.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap dampak asap karhutla terhadap masyarakat. Informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan kondisi kualitas udara perlu disampaikan secara cepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Langkah mitigasi juga perlu disiapkan apabila kualitas udara mengalami penurunan, termasuk memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait.
Di sisi lain, BNPB menilai sistem pendataan hasil pemadaman masih perlu diperkuat. Capaian penanganan di sejumlah lokasi belum seluruhnya tercatat dan terhimpun secara optimal.
Data yang akurat dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan penanganan secara real time sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pengerahan personel, peralatan, dan dukungan operasi berikutnya.
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (F1)
Sumber : BNPB
