Padang Pariaman, majalahfakta.id — Sebanyak 73 Wali Nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Hall IKK Parit Malintang, Rabu (26/8/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru di puluhan nagari sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Prosesi pelantikan turut disaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putra yang mewakili Gubernur Sumbar. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan instansi vertikal serta tokoh dan unsur masyarakat.
Pilwana Serentak 2026 sebelumnya digelar pada 27 Juni. Kontestasi tersebut menghasilkan sejumlah wajah baru yang memperoleh kepercayaan masyarakat, termasuk dari kalangan generasi muda dan mantan perangkat nagari.
Pesta demokrasi di tingkat nagari itu juga mencatat sejarah baru bagi Padang Pariaman dengan terpilihnya dua perempuan sebagai wali nagari. Kehadiran mereka menjadi bagian dari dinamika baru kepemimpinan pemerintahan nagari di daerah tersebut.
Di hadapan para wali nagari yang baru dilantik, Bupati John Kenedy Azis mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah masyarakat yang harus diterjemahkan melalui kerja nyata.
Ia juga menyinggung tantangan pemerintahan nagari di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut dia, keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pelayanan dan pembangunan di tingkat nagari.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun. Saya minta seluruh wali nagari kreatif, inovatif, serta membangun koordinasi yang kuat dengan camat dan Pemerintah Kabupaten agar setiap program dapat berjalan seirama,” kata John Kenedy Azis.
Menurut dia, kemampuan wali nagari membaca potensi wilayah menjadi semakin penting ketika ruang fiskal semakin terbatas. Pemerintah nagari dituntut tidak hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing nagari.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan agenda pemerintah daerah untuk memperkuat struktur pemerintahan nagari melalui pemekaran.
Padang Pariaman ditargetkan memiliki hingga 150 nagari pada 2027. Saat ini terdapat 103 nagari definitif dan 15 nagari persiapan.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Namun, pemekaran nagari sekaligus menuntut kesiapan tata kelola, sumber daya manusia, kelembagaan dan pembiayaan agar pembentukan wilayah baru tidak berhenti pada perubahan administratif.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putra mengapresiasi pelaksanaan pelantikan secara serentak. Menurut dia, pola tersebut dinilai lebih efektif dan efisien sekaligus memberikan momentum bersama bagi para wali nagari untuk memulai tugas pemerintahan.
Ia mengingatkan para wali nagari bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan.
“Saudara-saudari adalah pemimpin pilihan masyarakat. Jalankan amanah ini dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani agar nagari semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Ia menekankan, wali nagari memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan nagari harus mampu membangun kepercayaan sekaligus memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Pelantikan 73 wali nagari tersebut kini menjadi titik awal bagi pemerintahan nagari untuk membuktikan hasil dari mandat yang diberikan masyarakat. Tantangannya bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi memastikan pembangunan tetap bergerak, pelayanan semakin dekat dan potensi nagari dapat dikembangkan di tengah keterbatasan sumber daya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kepemimpinan baru di tingkat nagari mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga agenda pembangunan dapat berjalan lebih terarah, merata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pelantikan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi awal konsolidasi pemerintahan nagari untuk mewujudkan nagari yang maju, mandiri dan sejahtera. (SS)
