FAKTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras kepada jajaran aparat keamanan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini disebut dapat beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo secara terbuka mempertanyakan bagaimana mungkin ribuan tambang ilegal bisa berjalan dalam waktu lama tanpa diketahui aparat.
Sorotan Presiden mengarah langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Namun, fakta bahwa tambang-tambang tersebut sempat beroperasi justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar, siapa yang membiarkan dan siapa yang seharusnya mengawasi?
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” ujar Prabowo melansir dari tribunnews.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum. Sebab, jumlah seribu bukan angka yang bisa dianggap sebagai aktivitas tersembunyi di balik semak belukar.
Jika benar ribuan tambang ilegal dapat beroperasi, pertanyaan Presiden menjadi relevan: apakah aparat tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau ada pihak yang sengaja membuatnya seolah-olah tidak tahu?
Prabowo : Untuk Apa Pangkat dan Jabatan?
Prabowo bahkan meminta Kapolri dan Panglima TNI tidak berhenti pada penertiban tambang, tetapi mengusut kemungkinan adanya keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?” kata Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat atau pengusaha tambang. Presiden justru menaruh perhatian pada kemungkinan adanya backing aparat yang membuat aktivitas ilegal mampu bertahan.
Dengan kata lain, menutup tambang ilegal hanyalah satu babak. Babak yang jauh lebih penting adalah mencari tahu siapa yang selama ini memberikan ruang bagi tambang tersebut untuk beroperasi.
Sebab, apabila sebuah tambang ilegal bisa berjalan dalam skala besar, menggunakan alat berat, memobilisasi pekerja, mengangkut hasil tambang dan berlangsung berulang kali, sulit membayangkan seluruh aktivitas itu sama sekali tidak terlihat oleh aparat.
“Anak Buah Kesayangan” Tak Boleh Jadi Tameng
Prabowo juga menyinggung dilema seorang pimpinan ketika harus menindak bawahannya sendiri. Ia mengakui bahwa tindakan tegas terkadang harus diarahkan kepada orang-orang yang sebelumnya mendapat kepercayaan dan bahkan telah memperoleh kenaikan pangkat.
Namun, menurut Prabowo, loyalitas kepada bawahan tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujarnya.
Presiden mengakui keputusan tersebut bisa terasa berat. Terlebih ketika orang yang harus ditindak merupakan bawahan yang disayangi dan baru saja mendapatkan kenaikan pangkat.
Namun, ia menegaskan kepentingan rakyat dan negara harus berada di atas hubungan personal maupun kedekatan struktural.
“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” kata Prabowo.
Seribu Tambang, Seribu Pertanyaan
Kasus tambang ilegal di Bangka Belitung kini bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin. Pernyataan Presiden membuka pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan negara dan kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
Jika 1.000 tambang ilegal benar-benar bisa beroperasi tanpa diketahui pejabat terkait, maka persoalannya bukan lagi sekadar lemahnya pengawasan.
Tetapi jika aktivitas tersebut diketahui dan tetap dibiarkan, persoalannya jauh lebih serius.
Di titik inilah instruksi Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI menjadi penting: siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang melindungi, dan siapa yang menikmati keuntungan dari tambang ilegal tersebut?
Presiden meminta pengusutan dilakukan secara serius. “Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi… tahu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum. Menutup tambang ilegal memang penting, tetapi mengungkap siapa yang selama ini membuat tambang ilegal itu bisa hidup jauh lebih penting.
Sebab kalau ribuan tambang ilegal bisa tumbuh di bawah pengawasan negara, publik berhak bertanya, yang sebenarnya ilegal itu hanya tambangnya, atau juga sistem yang membiarkannya beroperasi ? (F1)
Editor : Marthin
