FAKTA – Pemprov Bali menggelar Rapat Koordinasi Akbar ‘Pembangunan Wilayah Bali’ bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Denpasar pada Senin pagi (20/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pariwisata, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Wakil Menteri ATR/BPN guna membedah ancaman ekologi dan kemacetan di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster membuka rapat dengan membeberkan darurat alih fungsi lahan sawah yang diperparah isu mafia tanah terkait kepemilikan sertifikat fiktif tanpa wujud fisik lahan, dampak abrasi pantai, hingga ledakan kunjungan wisatawan yang menembus angka 16,3 juta jiwa pada tahun 2025. Angka kunjungan ini terbilang fantastis karena hampir empat kali lipat dari total populasi penduduk Bali yang berjumlah 4,5 juta jiwa. Meski kunjungan turis sukses memacu pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen, Koster mendesak pemerintah pusat mempercepat infrastruktur injeksi guna mengendalikan kemacetan parah serta ulah oknum wisatawan asing yang kerap membuat kegaduhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menko Infrastruktur AHY menegaskan komitmennya untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Bali tanpa harus mengorbankan alih fungsi lahan produktif yang dapat merusak ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengingatkan bahwa fondasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan budaya harus dijadikan panglima utama agar dampak pembangunan tidak menggerus identitas asli Bali.
Menjawab persoalan kemacetan parah yang sempat melumpuhkan Bali saat libur cuti bersama Hari Raya Idulfitri yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, AHY mengaku telah berdiskusi intensif dengan Menteri Perhubungan. Pemerintah menyiapkan skema darurat jangka pendek berupa rekayasa lalu lintas terpadu di titik krusial Bali maupun Banyuwangi.
Pemerintah juga berencana menguji coba daya tampung dan kapasitas operasional Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi serta Pelabuhan Gilimanuk dan Celukan Bawang di Bali. Jumlah armada kapal penyeberangan akan ditambah drastis, disertai evaluasi ketat pada durasi TBB (Tiba, Bongkar, Berangkat) kapal untuk mengurai antrean panjang kendaraan di pelabuhan.
Pada kesempatan yang sama, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU memaparkan kemajuan megaproyek terkini Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi yang memiliki total panjang 96,82 kilometer dan dipahami dalam tiga seksi pembangunan. Untuk periode fokus 2025–2029, proyek ini mengarahkan proyek pengerjaan pada Seksi Pekutatan–Soka dan Seksi Soka–Mengwi sepanjang 35,52 kilometer.
Pemerintah menargetkan penyelesaian desain dasar dan dokumen pengadaan tanah (DPPT) serta adendum dokumen AMDAL dan Andalalin dapat diselesaikan tepat waktu. Kecepatan pelaksanaan fisik di lapangan kini sangat bergantung pada penyelesaian dokumen penetapan lokasi (Penlok) dan percepatan administrasi pengadaan tanah, sehingga proses lelang pengadaan badan usaha jalan tol (BUJT) dapat segera dilanjutkan. (fa)
