FAKTA – Mega proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) sempat diwarnai keterlambatan (molor) sebelum dikebut oleh Kementerian PU, kini menjadi sorotan tajam dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Sembilan Untuk Negara dan Masyarakat (TSUNM) Provinsi Sulawesi Barat, H. Hasan Karaeng Siama, terutama terkait progres pengerjaan oleh pihak rekanan yang baru menyentuh angka 50 persen, sementara tenggat waktu penyelesaian dijadwalkan pada akhir Juni 2026.
Proyek Strategis Nasional (PNS) Sekolah Rakyat (SR) yang menelang anggaran mencapai Rp. 230 miliar jatuh tempo atau target pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menginstruksikan percepatan pengerjaan di lokasi agar seluruh fasilitas rampung dan siap digunakan pada 20 Juni.
Percepatan ini disorot publik karena memicu kekhawatiran penurunan kualitas konstruksi dan dampak struktural pada bangunan jika tidak diawasi ketat.
Ketua DPD LSM Tim Sembilan Sulbar , H.Hasan Karaeng Siama mengungkapkan setelah melakukan pantauan dan menitoring lansung dilapangan pada dua hari lalu bahwa pekerjaan proyek SR tersebut baru sekitar 50 % hingga dikwatirkan kepastian rampungnya pada tenggat waktu akhir Juni,” ungkapnya pada wartawan fakta, Rabu (10/6/2026).
Lanjut ia katakan pihak pimpinan proyek SR bapak Febri saat ingin di konfirmasi selalu tidak berada di tempat karena ada urusan di jakarta.
Ia ingin mempertanyakan komitmen dan kesiapan rekanan agar fasilitas pendidikan ini dapat digunakan tepat waktu untuk Tahun Ajaran Baru 2026/2027 mendatang?
Lebih lanjut dengan sisa waktu yang sangat singkat dan progres pekerjaan baru mencapai 50 persen, Ketua LSM Tim Sembilan Sulbar mendesak agar pemerintah lakukan evaluasi total kinerja kontraktor pelaksana, ” desak H. Hasan dengan tegas.
Selain itu, H. Hasan juga menyatakan setelah selesainya tenggat waktu proyek SR tersebut apakah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulbar berani periksa PT HK dan Satker Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Bara. ?
Selanjutnya, Ketua LSM Tim Sembilan Sulawesi Barat juga menyoti terkait pekerja bangunan dari luar Sulawesi barat sekitar 700 orang yang didatangkan untuk membangun gedung Sekolah Rakyat (SR) yang berada di belakang Kantor DPRD Sulbar.
Dia menyayangkan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal, Hal ini dinilai tidak memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan warga setempat hingga mencederai tujuan penyerapan lapangan kerja bagi warga asli di tengah angka pengangguran yang masih menjadi tantangan daerah, ” tutup H.Hasan Karaeng Siama Ketua DPD LSM Tim Sembilan Untuk Negara dan Masyarakat.
(ammank-007)
