FAKTA – Negara akhirnya mengirim sinyal keras kepada industri tambang nasional. Bukan lagi teguran administratif biasa, melainkan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan terhadap puluhan perusahaan mineral dan batubara yang dinilai tidak patuh menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026.
Surat resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tertanggal 12 Mei 2026 dengan nomor T-1132/MB.05/DJB/2026 secara tegas menyebut bahwa hingga batas waktu 16 April 2026, sejumlah perusahaan belum juga menyampaikan RKAB untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
“Hingga tanggal 16 April 2026, Saudara belum menyampaikan RKAB Tahun 2026 sesuai waktu yang ditentukan untuk memperoleh persetujuan,” demikian bunyi surat resmi tersebut.
Kalimat itu sederhana. Namun dampaknya sangat besar.
Karena sejak surat itu diterbitkan, perusahaan-perusahaan yang tercantum otomatis dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan. Artinya, aktivitas produksi, pengangkutan, penjualan, hingga operasional tambang di lapangan praktis tidak boleh dilakukan sampai kewajiban RKAB dipenuhi dan disetujui negara.
Dalam lampiran daftar perusahaan yang terkena sanksi, muncul sejumlah nama perusahaan tambang yang selama ini cukup dikenal dalam aktivitas pertambangan nasional, di antaranya:
- PT Adelin Penajam Borneo
- PT Bara Meratus Sukses
- PT Belayan Internasional Coal
- PT Bumi Reksa Halmahera
- PT Cahaya Energi Mandiri
- PT Daya Bara Nusantara
serta puluhan entitas lainnya yang tercantum dalam dokumen lampiran Ditjen Minerba.
Langkah ini bukan sekadar administrasi birokrasi. Ini adalah bentuk “banned sementara” dari negara terhadap aktivitas pertambangan perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajiban dasar tata kelola tambang.
Dan publik perlu memahami satu hal penting: RKAB bukan sekadar laporan tahunan biasa.
RKAB adalah jantung kontrol negara terhadap eksploitasi sumber daya alam. Di dalamnya terdapat rencana produksi, target penjualan, estimasi cadangan, perhitungan royalti, hingga potensi penerimaan negara. Tanpa RKAB yang disetujui, negara pada dasarnya kehilangan instrumen pengawasan terhadap berapa banyak mineral dan batubara yang keluar dari bumi Indonesia.
Karena itu, perusahaan yang tetap beroperasi tanpa RKAB berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius. Aktivitas produksi dan penjualan dapat dianggap tidak sah secara administratif, bahkan berpotensi menyeret persoalan pada aspek perpajakan, PNBP, royalti, dan tata niaga minerba.
Pemerintah sendiri masih memberikan kesempatan terakhir selama 90 hari sejak surat diterbitkan agar perusahaan segera mengunggah RKAB melalui sistem resmi Minerba.
Namun pesan negara kali ini cukup jelas:
jika tetap membandel, izin usaha pertambangan bisa dicabut permanen.
Ini bukan ancaman kosong.
Di tengah sorotan publik terhadap maraknya persoalan tambang ilegal, dugaan manipulasi produksi, hingga kebocoran penerimaan negara, langkah Ditjen Minerba dapat dibaca sebagai upaya memperketat kembali disiplin industri ekstraktif nasional.
Sebab tambang bukan hanya urusan menggali bumi.
Tambang adalah soal kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Dan negara tampaknya mulai menunjukkan bahwa setiap ton batubara yang keluar tanpa kendali administrasi yang benar bukan lagi sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman terhadap tata kelola dan penerimaan negara itu sendiri. (F100)
