FAKTA — Hendra Aswara resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (21/4/2026). Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 800/2135/III/BKD-2026 tertanggal 13 April 2026 tentang persetujuan penunjukan Pj Sekda.
Prosesi pelantikan berlangsung di Hall IKK Parit Malintang dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, Ketua TP-PKK, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
“Sekda bukan hanya sebagai koordinator perangkat daerah, tetapi juga motor penggerak birokrasi, penjaga ritme pemerintahan, serta jembatan antara kepala daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal. Ia meminta seluruh OPD meningkatkan inovasi dan responsivitas dalam pelaksanaan program.
“Saya melihat ada beberapa OPD yang pergerakannya kurang aktif. Untuk itu, saya minta agar seluruh perangkat daerah berinovasi dan lebih berperan aktif,” tegasnya.
Melalui Pj Sekda yang baru, Bupati mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mengakses berbagai program strategis bagi pembangunan daerah.
“Jalin komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga, dan kejar peluang program yang ada,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Forkopimda serta memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Menggunakan filosofi Minangkabau, ia berpesan agar Sekda mampu “majapuik nan tatingga, mangumpuan nan taserak”, yakni merangkul yang tertinggal dan menyatukan yang terpisah.
Bupati juga meminta Sekda aktif turun ke lapangan untuk memantau kinerja OPD serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Turunlah ke lapangan, lihat langsung kondisi OPD, sekolah, dan puskesmas, namun tetap pastikan administrasi pemerintahan berjalan baik,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kalau kita tidak bersatu dan tidak bahu membahu, kita tidak akan maju,” tegasnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Bupati juga menyinggung penyesuaian jumlah pegawai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2026. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP/TKD).
“Dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi, kita tetap harus mampu membangun daerah ini,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap disiplin sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. (ss)
