FAKTA – Langit mungkin masih tampak biasa hari ini. Awan datang dan pergi seperti biasa. Namun di balik itu, tanda-tanda perubahan mulai terbaca—pelan, tapi pasti.
Di ruang rapat Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026), peringatan itu disampaikan dengan nada serius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi sinyal, musim kemarau 2026 tak akan datang seperti biasanya.
Ia diprakirakan lebih panjang, lebih kering, dan berpotensi membawa dampak luas lintas sektor.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, membuka paparannya dengan satu garis tegas—bahwa kesiapsiagaan tak bisa lagi setengah hati. Dalam forum koordinasi nasional itu, ia menekankan bahwa informasi iklim bukan sekadar data, melainkan fondasi bagi arah kebijakan negara.
“Penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah amanat undang-undang. Ini menjadi dasar bagaimana kita mendukung pembangunan,” ujarnya.
Namun yang lebih mengkhawatirkan datang dari proyeksi ke depan.
BMKG mencatat, kondisi iklim global saat ini masih berada di fase netral, dengan indeks ENSO sekitar +0,28. Tapi di balik angka itu, tersimpan potensi perubahan. Pada semester kedua 2026, peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat diperkirakan mencapai 50–80 persen.
Bagi awam, istilah itu mungkin terdengar teknis. Tapi dampaknya sangat nyata.
“Perlu dipahami, kemarau dan El Nino itu dua hal berbeda. Tapi jika keduanya terjadi bersamaan, kemarau akan menjadi jauh lebih kering,” kata Faisal.
Di titik itulah risiko mulai membesar—air makin terbatas, tanah mengering, dan potensi kebakaran meningkat. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.
Kemarau panjang tak hanya berarti panas berkepanjangan. Ia menjalar ke banyak lini: debit sungai menyusut, volume waduk menurun, pola tanam terganggu, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kian sulit dikendalikan.
Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebut situasi ini sebagai tantangan serius yang tak bisa ditangani secara sektoral.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis,” ujarnya.
Dalam konteks ini, kecepatan respons dan kekuatan koordinasi menjadi penentu. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga daerah, hingga sektor teknis seperti pertanian dan energi.
BMKG sendiri telah menyiapkan sejumlah rekomendasi. Mulai dari langkah antisipatif di wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, hingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Di saat yang sama, masyarakat juga didorong untuk mulai beradaptasi—menghemat penggunaan air dan energi, serta lebih peka terhadap perubahan lingkungan.
Lebih jauh, Faisal menegaskan bahwa peran BMKG tak berhenti pada urusan kebencanaan semata. Data dan analisis iklim yang mereka hasilkan menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor—dari pertanian hingga transportasi.
Di tengah dinamika itu, satu hal menjadi kunci: keseimbangan.
Air yang berlebih bisa memicu banjir dan longsor. Tapi kekurangan air pun membawa ancaman lain—kekeringan, gagal panen, hingga kebakaran lahan.
“Yang kita jaga adalah agar tidak berlebih, tapi juga tidak kurang,” katanya.
Rapat koordinasi itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, perencana pembangunan, hingga unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah. Nama-nama seperti Tri Handoko Seto turut hadir, memperkuat sinergi lintas sektor yang dibutuhkan.
Di ruang itu, satu kesadaran mengemuka: kemarau panjang bukan sekadar fenomena cuaca. Ia adalah ujian bagi kesiapan sistem, ketepatan kebijakan, dan kekompakan lintas sektor.
Sebab ketika hujan berhenti terlalu lama, yang dipertaruhkan bukan hanya soal air—melainkan stabilitas pangan, lingkungan, hingga kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dan seperti diingatkan Faisal di akhir paparannya, menghadapi kemarau panjang bukan soal siapa yang paling siap, tapi apakah semua bergerak dalam langkah yang sama.
