FAKTA — Arah baru tata kelola fiskal mulai digambar dari ruang pelantikan di Balai Kota, Senin, 6 April 2026. Pemerintah Kota Pariaman merotasi puluhan pejabat dalam satu momentum yang bukan sekadar seremonial birokrasi, melainkan sinyal konsolidasi kekuatan administratif. Di antara deretan nama, sosok Rudi Repenaldi Rilis menjadi titik sorot: ia meninggalkan kursi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengisi posisi strategis sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
Perpindahan ini menandai pergeseran penting dalam manajemen fiskal daerah. Di tengah tuntutan transparansi anggaran dan percepatan pembangunan kawasan pesisir, posisi kepala BPKPD menjadi simpul krusial yang menentukan arah belanja publik sekaligus optimalisasi pendapatan daerah. Dengan rekam jejak panjang di birokrasi, Rudi kini berada di garis depan pengelolaan kas kota.
Pelantikan dipimpin oleh Wali Kota Yota Balad, yang menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi merupakan denyut nadi organisasi pemerintahan. “Ini kebutuhan organisasi. Amanah harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya di hadapan para pejabat yang dilantik.
Dalam pidatonya, Yota menyusun empat pesan kunci: integritas dalam menjaga amanah, disiplin dan etika kerja, dorongan untuk berkinerja optimal, serta keberanian untuk mengakui keterbatasan. Bagi Yota, kejujuran administratif bukan sekadar nilai moral, melainkan prasyarat efektivitas birokrasi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan kerja aparatur sipil negara dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap pejabat, kata dia, dituntut mampu menjawab persoalan publik secara konkret, terutama dalam menjelaskan capaian pemerintahan Balad-Mulyadi kepada masyarakat.
“Pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi ASN dan masyarakat adalah kunci untuk mendorong Kota Pariaman lebih maju,” ujar Yota.
Selain Rudi, pejabat eselon II lain yang dilantik adalah Alfian, yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan setelah sebelumnya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja. Di tingkat administrator, 17 pejabat turut dirotasi, termasuk Willy Firmadian, Afdila, dan Firdaus yang mengisi posisi strategis di berbagai perangkat daerah.
Sementara itu, sebanyak 35 pejabat pengawas ikut dilantik, di antaranya Dafit Ardi dan Afrizon. Rotasi lintas level ini menunjukkan upaya menyeluruh dalam menyegarkan struktur birokrasi.
Namun, sorotan utama tetap tertuju pada sektor keuangan. Masuknya Rudi ke jantung fiskal kota membuka ekspektasi baru: apakah ia mampu memperkuat disiplin anggaran sekaligus mendorong inovasi pendapatan daerah?
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, langkah ini bisa menjadi penentu. Kota Pariaman kini menempatkan figur berpengalaman di posisi paling sensitif dalam tata kelola pemerintahan, sebuah keputusan yang, dalam beberapa tahun ke depan, akan diuji oleh realitas angka dan kebutuhan warga.(ss)
