FAKTA — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa, 13 Januari 2026 kemaren. Dalam forum itu, ia memaparkan besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang dialami Padang Pariaman akibat bencana hidrometeorologi.
Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sesi dialog, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Menanggapi hal itu, John Kenedy Azis menyampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, namun masih menghadapi persoalan besar yang memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Dampak bencana ini sangat luar biasa. Sebanyak 56 jembatan, 53 daerah irigasi, dan 31 ruas jalan mengalami kerusakan. Selain itu, 1.236,8 hektare lahan persawahan terendam yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat,” kata John Kenedy Azis.
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian lintas sektor, nilai kerusakan di Padang Pariaman mencapai Rp1,75 triliun, sementara nilai kerugian sebesar Rp 1,90 triliun. “Total dampak bencana mencapai Rp3,65 triliun,” ujarnya.
John Kenedy Azis juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tertekan pascabencana. Ia meminta perhatian pemerintah pusat terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD). “Akibat bencana ini, Padang Pariaman ibarat mundur 20 tahun. Kami sangat membutuhkan kebijakan agar TKD kami dapat dikembalikan. Pemotongan Rp147 miliar itu sangat besar bagi kami,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Tito Karnavian menyatakan kondisi Padang Pariaman menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia berjanji akan mengusulkan dan menyuarakan kebutuhan daerah tersebut. “Saya mengerti kebutuhan yang disampaikan. Saya juga sudah turun ke lapangan dan memang ini sangat dibutuhkan serta harus diperjuangkan,” kata Tito.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat turut mengawal usulan tersebut. “Pintunya sudah terbuka seperti di Aceh. Semoga di Sumatera Barat juga bisa dikembalikan pemotongan TKD,” ujarnya.
Selain itu, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mendata masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana. Data tersebut diminta untuk diajukan ke Dinas Sosial Provinsi dan diteruskan ke Kementerian Sosial. “Lampirkan juga satu tembusan ke saya agar masyarakat bisa mendapatkan program bantuan langsung tunai,” kata Tito. (ss)
