FAKTA – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat dan Pemuda yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Mamuju menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 20 Agustus 2024 di depan pintu gerbang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kab Mamuju.
Sejumlah massa aksi yang dipimpin langsung Ketua GMPK Mamuju Edi Kurniawan membawa spanduk bertuliskan ” Copot Kadis Pendidikan Sulbar, Stop Korupsi Selamatkan Sulbar di Tangan Para Pencuri, Buka Data Temuan Inspektorat, Penjarakan Para Koruptor yang ada di Sulbar dan Perjelas Dana Bantuan Gempa Tahap Dua” dan beserta sejumlah tuntutan terhadap Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, agarsegera mengambil tindakan terkait beberapa masalah yang ditemukan di lapangan,” kata massa aksi.
Lanjut Zul dalam orasinya di depan gerbang kantor Gubernur Sulbar mengatakan, ingin pernyataan khususnya BPBD Sulbar dan menghadirkan Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar menyaksikan bagaimana kinerja OPD – OPD yang ada dibawahnya.
Selain itu, anggaran dana stimulan yang kita suarakan ini ada begitu banyak peristiwa – peristiwa yang sampai saat ini kita sikapi bersama dan yang paling menyayat hati terdapat anggaran pendidikan yang kami duga telah digerogoti telah di cabik – cabik telah di perkosa oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Zul saat orasi.
Lebih lanjut dalam aksi demo tersebut Ketua GMPK Mamuju, Edi Kurniawan mengatakan dalam orasinya mendesak pihak kejaksaan untuk segera menindaklanjuti laporan mereka mengenai dugaan pengadaan fiktif pada Dinas Pendidikan Sulbar tahun anggaran 2023“Kami sudah melaporkan dugaan tersebut, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kejaksaan,” ucap Edi Kurniawan.
Ia juga katakan jika Pj. Gubernur Sulbar tidak memberikan tanggapan, kami akan menilai beliau tidak mampu memimpin Sulbar. Kami ingin menjelaskan dugaan KKN yang kami temukan, dan jika tidak ada respon, kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih besar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Pj. Gubernur Sulbar,” ujarnya.
Berikut 5 poin seruan aksi GMPK Mamuju di depan gerbang kantor Gubernur Sulbar :
1. Transparansi bantuan gempa tahap II dari BPBD Kabupaten Mamuju dan BPBD Provinsi Sulbar yang belum jelas.
2. Dugaan pengadaan fiktif DAK untuk rehabilitasi dan rekontruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar tahun 2023.
3. Penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Dinas Kehutanan yang diduga tidak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan perusahaan tanpa izin.
4. Ketidakjelasan mengenai pembebasan lahan.
5. Keterbukaan Inspektorat dalam tata kelola anggaran dan hasil temuan di beberapa OPD tahun 2023.
Selanjutnya kata Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Mamuju jika tidak ada perubahan, kami akan melanjutkan aksi jilid III dengan massa yang lebih besar lagi,” ungkap Edi Kurniawan. (Rahman-007)
