Sumatera Barat, sebanyak 16 dari 19 kabupaten dan kota terdampak telah kembali berfungsi normal.
FAKTA – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, menyusul masih adanya tiga daerah yang membutuhkan penanganan khusus meski mayoritas kawasan terdampak telah kembali berfungsi normal.
Data yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menunjukkan bahwa dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, sekitar 13 daerah telah pulih dan kembali menjalankan fungsi pemerintahan, layanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah daerah seperti Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan telah memasuki fase normalisasi. Sementara Kabupaten Tanah Datar juga menunjukkan perkembangan pemulihan yang signifikan.
Namun demikian, pemerintah masih menaruh perhatian khusus pada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi fokus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama terkait penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
Percepatan pembangunan huntap menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Sumatera. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028 untuk mendukung pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian tetap dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kesiapan lahan, proses pengadaan, hingga tata kelola pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
“Saat ini terdapat 2.603 unit rumah yang sedang diproses. Sebagian unit bahkan telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu dan dalam waktu dekat akan kembali disalurkan kepada masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Maruarar dalam rapat koordinasi di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Menurut dia, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup, serta sejumlah lembaga terkait guna memastikan pembangunan rumah komunal dapat segera direalisasikan.
Tak hanya itu, proses pengadaan juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kejaksaan, dan kepolisian untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Diharapkan pada 1 atau 2 Juni 2026 proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Maruarar.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa percepatan pengambilan keputusan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Menurut Dasco, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan pemerintah guna menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan efektif dalam penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Hal senada disampaikan Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ia menilai pembangunan hunian tetap harus segera dituntaskan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan relokasi warga yang hingga kini masih menunggu kepastian tempat tinggal permanen.
“Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan pembangunan huntap harus segera diselesaikan sehingga pemerintah daerah dapat melakukan langkah konkret untuk relokasi warga terdampak,” kata Ace.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera mengatakan sebagian besar daerah terdampak di Sumatera telah memasuki fase pemulihan.
Menurut Tito, rapat tersebut membahas perkembangan terkini kondisi pascabencana sekaligus penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan selama tiga tahun ke depan.
Pemerintah telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan mencapai Rp100,1 triliun.
Meski sebagian besar wilayah Sumatera Barat telah pulih, tantangan pemulihan belum sepenuhnya berakhir. Pengendalian banjir, normalisasi sungai, dan penyediaan hunian tetap masih menjadi pekerjaan besar yang menentukan keberhasilan relokasi warga dan pemulihan jangka panjang.
Di Sumatera Utara, sejumlah daerah juga masih membutuhkan percepatan pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Adapun di Aceh, pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap bagi korban bencana.
DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati tiga fokus utama penanganan pascabencana, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Prioritas jangka menengah dan panjang diarahkan pada penyelesaian hunian tetap, relokasi masyarakat, rehabilitasi infrastruktur publik, pengendalian banjir, mitigasi bencana, dan penguatan tata kelola anggaran daerah.
Bagi ribuan warga yang masih menunggu kepastian tempat tinggal, percepatan pembangunan huntap menjadi indikator penting keberhasilan pemulihan pascabencana. Pemerintah berharap dukungan anggaran yang mencapai lebih dari Rp100 triliun dapat mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. (SS)
