FAKTA – Setiap hari, sejak Jembatan Anduriang roboh diterjang banjir bandang pada akhir 2025, ribuan warga di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, harus mempertaruhkan keselamatan mereka untuk menyeberangi Sungai Batang Anai.
Tak ada jembatan. Tak ada akses penghubung yang layak.
Yang tersisa hanyalah rakit-rakit sederhana yang dirakit dari tong oli bekas, papan kayu, dan tali seadanya. Sarana darurat itulah yang kini menjadi satu-satunya harapan warga untuk mencapai sekolah, pasar, kebun, tempat kerja, hingga fasilitas kesehatan.
Di tengah derasnya arus Sungai Batang Anai yang sewaktu-waktu dapat berubah ganas, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan.
Kondisi itu kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menilai penggunaan rakit penyeberangan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Marsyam, mengatakan pemerintah daerah tengah mempercepat normalisasi Sungai Batang Anai sebagai langkah awal sebelum pembangunan akses darurat dilakukan.
Menurut dia, keberadaan rakit penyeberangan tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang karena tidak memenuhi standar keselamatan transportasi.
“Pada prinsipnya, Bapak Bupati meminta agar rakit ini tidak ada lagi. Karena secara keselamatan sangat berisiko, baik bagi petugas maupun masyarakat yang menggunakannya. Jangan sampai kembali terjadi insiden warga hanyut saat melintas,” kata El Abdes.
Setiap Hari Menyeberangi Risiko
Bagi masyarakat Anduriang, rakit bukan lagi pilihan, melainkan keterpaksaan.
Sejak Jembatan Anduriang runtuh akibat bencana hidrometeorologi dan banjir bandang, aktivitas warga praktis bergantung pada alat penyeberangan darurat tersebut.
Anak-anak sekolah, petani, pedagang, hingga lansia harus menggunakan rakit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketika cuaca memburuk atau debit sungai meningkat, rasa cemas selalu menyertai setiap penyeberangan.
Warga mengaku tidak jarang harus menunggu berjam-jam hingga kondisi sungai dianggap cukup aman untuk dilintasi. Namun dalam banyak keadaan, kebutuhan ekonomi dan aktivitas harian memaksa mereka tetap menyeberang meskipun risiko mengintai.
Kondisi itu membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan pascabencana.
Dampak Ekonomi yang Terus Membesar
Robohnya Jembatan Anduriang tidak hanya memutus akses transportasi, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada konektivitas antarwilayah.
Kawasan Anduriang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertanian dan perkebunan cukup tinggi. Hasil produksi masyarakat harus melintasi jalur tersebut untuk didistribusikan ke pasar maupun pusat perdagangan lainnya.
Ketika akses terputus, biaya transportasi meningkat, waktu tempuh menjadi lebih panjang, dan produktivitas masyarakat ikut menurun.
Sejumlah petani bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut hasil panen melalui jalur alternatif yang lebih jauh atau menggunakan jasa penyeberangan darurat.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha kecil dan petani, tetapi juga siswa sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang membutuhkan akses layanan publik.
Pemerintah Siapkan Solusi
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan bahwa setelah proses normalisasi Sungai Batang Anai selesai, pembangunan akses darurat akan segera dilakukan.
Saat ini, pekerjaan normalisasi yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V masih berlangsung sebagai bagian dari upaya mengembalikan alur sungai ke posisi semula.
Langkah tersebut menjadi syarat utama sebelum pembangunan akses sementara maupun perbaikan jembatan dapat dilakukan.
Pemerintah berharap akses darurat nantinya mampu mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap rakit-rakit sederhana yang selama ini menjadi simbol keterisolasian warga pascabencana.
Menunggu Jembatan, Menjaga Harapan
Bagi warga Anduriang, pembangunan akses darurat bukan hanya soal infrastruktur.
Lebih dari itu, akses tersebut merupakan jalan untuk memulihkan kehidupan yang sempat terputus akibat bencana.
Setiap hari yang berlalu tanpa jembatan berarti bertambah pula risiko yang harus dihadapi masyarakat. Namun di tengah keterbatasan itu, mereka tetap bertahan, bekerja, bersekolah, dan menjalani kehidupan dengan harapan bahwa suatu saat akses penghubung yang aman akan kembali hadir.
Pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu. Sebab bagi ribuan warga yang setiap hari menyeberangi Sungai Batang Anai menggunakan rakit dari tong oli bekas, keselamatan bukan lagi sekadar isu pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lebih lama. (SS)
