FAKTA – Di balik laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menemukan sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi NasDem yang menilai masih terdapat persoalan dalam efektivitas penyerapan anggaran, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Catatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman yang membahas Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di ruang sidang utama DPRD, Selasa, 9 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wira Satria dan Firman serta dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Penjabat Sekretaris Daerah Hendraswara, pimpinan OPD, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang telah dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Maryunih, mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah OPD yang belum mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Menurut Fraksi NasDem, rendahnya serapan anggaran bukan semata persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam APBD.
“Perencanaan yang lebih matang harus menjadi perhatian serius agar program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” ujar Maryunih dalam rapat paripurna.
Fraksi NasDem menilai lemahnya realisasi anggaran di beberapa perangkat daerah seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui penyusunan program yang lebih realistis, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola kegiatan pembangunan.
Selain persoalan serapan anggaran, NasDem juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas birokrasi. Seluruh OPD diminta menjalankan instruksi pemerintahan secara konsisten dan menunjukkan loyalitas yang sama terhadap kepemimpinan daerah, baik kepada bupati maupun wakil bupati.
Menurut fraksi tersebut, harmonisasi birokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Potensi PAD Dinilai Masih Besar
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi NasDem menilai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai perlu dikurangi melalui penguatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal.
NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan ekspansi terhadap sumber-sumber pendapatan baru melalui kemitraan dengan sektor swasta, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, maupun pengembangan usaha daerah yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Fraksi tersebut juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor parkir, pariwisata, dan pajak daerah yang dinilai masih memiliki potensi peningkatan penerimaan. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut dianggap menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Potensi pendapatan daerah harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Maryunih.
UMKM dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Di tengah upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi NasDem juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Menurut NasDem, pembinaan UMKM tidak boleh hanya sebatas program seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pendampingan usaha, peningkatan akses permodalan, pelatihan manajemen, hingga perluasan akses pasar.
Selain itu, fraksi tersebut menyoroti efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang dinilai masih perlu diperbaiki. Evaluasi terhadap belanja modal menjadi salah satu perhatian karena belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
NasDem menilai APBD harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Pembangunan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi pertanian dinilai memiliki manfaat yang luas karena tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga mendukung produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Padang Pariaman.
APBD Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Melalui berbagai catatan yang disampaikan, Fraksi NasDem menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya angka pendapatan atau tingginya realisasi belanja. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan warga.Pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan daerah harus terus diarahkan pada prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan publik. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, masyarakat menunggu lebih dari sekadar laporan keuangan yang baik; mereka mengharapkan hasil pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (SS)
