FAKTA – Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah maupun nasional mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan bidang dan sektor lainnya.
Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat membuka kegiatan Publikasi Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2027 di RM ABK Boro Kulon, Kamis (3/11/2022).
Turut hadir Direktur Bina Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI Dr Nora Setyaningrum SE MSi, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Defransisko Desilva Tavarez SP MSi, Kadin Perintransnaker Ir Hadi Pranoto, Kadin KUKMP Gatot Suprapto SH dan Kadin Lingkungan Hidup Wiyoto Haryono ST MT.
Wabup mengatakan, keberadaan angkatan kerja menjadi salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional, regional dan sektoral.
Angkatan kerja memiliki potensi yang besar sebagai pelaku pembangunan maupun potensi pasar, tidak terkecuali di Kabupaten Purworejo.
“Sayangnya, angka penganggur dan setengah penganggur masih relatif tinggi ini salah satu permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa masalah klasik dari ketenagakerjaan adalah tidak seimbangnya antara kebutuhan tenaga kerja (demand) dengan persediaan tenaga kerja (supply).
Kondisi ini umum terjadi di negara–negara berkembang dan menjadi persoalan yang cukup sulit untuk dipecahkan dengan cepat, karena pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.
“Akibatnya dapat menimbulkan permasalahan yang rumit dan kompleks, terutama permasalahan sosial dan ekonomi maupun keamanan,” katanya.
Wabup berharap dokumen RTKD dapat menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi daerah.
“RTKD ini dapat menjembatani kerja sama antar sektor perekonomian daerah untuk menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Selain itu berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kajian ketenagakerjaan, serta bidang pelatihan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja,” pungkasnya.
Sementara Nora Setyaningrum mengatakan instansi yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo harus lebih inovatif, sesuai tuntutan perkembangan jaman.
“Kita harus mendorong peluang-peluang pekerjaan baru yang dulu tidak ada, misal konten kreator, desain grafis, jasa admin dan sebagainya. Karena nantinya semua akan tertuju pada teknologi, dimana banyak perusahaan yang memperkerjakan karyawannya dari rumah,” tandasnya. (adi)
