Pemkab Batola Terus Meningkatkan Penegakan Dan Pemajuan HAM
MENUTUP Tahun 2019, Bupati Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hj Noormiliyani AS SH, meraih penghargaan tingkat nasional berupa Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2018. Karena dinilai memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Penganugerahan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly, bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 dengan tema “Pelayanan Publik Yang Berkeadilan” merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM, yang dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, yang melakukan penyerahan penghargaan bersama Menkumham RI, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, para Gubenur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta kepala-kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Kemenkumham RI.
Adanya perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menkumham No.34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, penggunaan aplikasi yang terintegrasi dan penilaian eksternal Kemenkumham menjadikan kriteria terhadap Kabupaten/Kota Peduli HAM ini menjadi ketat.
Anugerah yang diterima ini harus menjadi motivasi dan support system agar tanpa henti untuk lebih meningkatkan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan HAM. Jangan biarkan masyarakat merasa tak dilindungi atau terabaikan hak-haknya.
Menkumham RI, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa dasar pertimbangan dari pemberian penghargaan dari Kemenkumham ini sebagai suatu amanah konstitusi yang mengatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Dijelaskan Yasonna, yang menjadi tolok ukur kelayakan diberikannya penghargaan terutama yang berhubungan dengan capaian hak dasar inovasi dan upaya keberpihakan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan sejak tahun 2013 tersebut, menurut Menkumham, dengan tujuan untuk memotivasi sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak, serta lingkungan. “Peduli HAM sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan peran dan tanggung jawabnnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM,” tuturnya.
Atas diraihnya penghargaan Kabupaten Peduli HAM ini, Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS SH, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalsel yang terus mendorong daerahnya untuk mewujudkan penegakan dan pemajuan HAM.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengapresiasi pihak terkait, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang telah berusaha keras sehingga mampu merealisasikan penegakan HAM sebagai salah satu komitmen perlindungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Anugerah ini harus menjadi motivasi dan support system agar tanpa henti untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan HAM. Jangan biarkan masyarakat merasa tak dilindungi atau terabaikan hak-haknya,” ucap isteri mantan Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, ini.
Pemkab Batola sangat perhatian terhadap penegakan HAM, di antaranya yang dilaksanakan adalah beberapa program untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemda dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, penegakan hukum dan pemajuan HAM.
“Dengan diraihnya penghargaan Kabupaten Peduli HAM ini, kepada semua stakeholder saya menyampaikan rasa terima kasih dan ini merupakan kado terindah di penghujung tahun 2019. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, sehingga program kerja dapat terealisasi dan memperoleh penghargaan Kabupaten Peduli HAM ini,” jelas Hj Noormiliyani.
Hj Noormiliyani yang merupakan bupati perempuan pertama di Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa Pemkab Batola akan selalu memberikan layanan dalam berbagai aspek yang menyangkut masalah HAM, baik di bidang pendidikan, agama, kesehatan, pekerjaan hingga yang terkait dengan perempuan dan anak. “Penghargaan yang diperoleh ini merupakan upaya dan peran serta seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat Batola, sehingga koordinasi dalam program rencana aksi nasional HAM dapat berjalan dengan baik. Saya berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatan dengan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan agar dapat terpenuhinya HAM bagi masyarakat”, ujarnya.
Di penghujung tahun 2019 ini terdapat 272 kabupaten/kota se-Indonesia yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Sedangkan provinsi pembina yang menerima penghargaan terdapat 22 termasuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan(Kalsel).
Ke depannya akan dilaksanakan penyusunan kebijakan pelayanan public berbasis HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam melayani hak dan kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan HAM. (Tim)
