RANCANGAN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2017 mulai dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo. Ada beberapa hal yang dinilai perlu adanya pembahasan anggaran yang terfokus oleh DPRD Sidoarjo. Seperti pengelolaan sampah di Sidoarjo, yang perlu dilakukan secara komprehensif. Perlu ada anggaran pembangunan TPS untuk korban kebakaran pasar Porong. Penambahan anggaran perbaikan gedung sekolah, hingga pembangunan RSUD ke-2 di wilayah barat, yang masih dalam proses persiapan.
Menurut Bangun Winarso, Anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi PAN, dalam pengolahan sampah ini perlu adanya Peraturan Desa untuk pengelolaan sampah di masing-masing desa. “Pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak,” tutur Bangun.
Khoirul Huda, Anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, juga menuturkan hal yang sama. Penanganan pasca kebakaran di pasar baru Porong harus ada anggarannya yang memadai. “Dengan begitu para pedagang bisa secepatnya melakukan aktifitasnya dengan normal,” ujar Huda.
Sedangkan rencana pembangunan Gedung Satu Atap, Huda mengingatkan harus ada perencanaan dan pengawasan dalam proses pembangunannya. “Karena pembangunan gedung satu atap ini harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Banggar DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan, mengatakan bahwa pada RAPBD 2017 ini kebutuhan mobil operasional desa kembali akan dibahas. Kalaupun pada anggaran 2016 belum bisa terealisasi, hal itu bukan karena ditolak oleh gubernur. “Pada prinsipnya tertundanya pengadaan mobil operasional desa itu karena provinsi minta jangan sampai ada pemaksaan anggaran di tahun 2016. Kalau pada tahun anggaran 2017 nanti itu bisa dimasukkan karena anggarannya sudah longgar,” tegas Sullamul.
Dari informasi yang didapat, anggaran pengadaan mobil operasional desa yang pada tahun anggaran 2016 diberikan separo sebesar Rp 32 miliar, maka pada tahun anggaran 2017 nanti, seluruh desa akan dianggarkan senilai Rp 90 miliar. “Kita optimis bisa terlaksana, karena memang mobdin desa ini sebuah kesepakatan yang tertunda pelaksanaannya,” aku Sullamul. (solik) majalahfaktaonline.blogspot.com / majalahfaktanew.blogspot.com / majalahfaktacom.wordpress.com / instagram.com/mdsnacks
