FAKTA – Di atas kertas, Kota Bontang adalah daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. Anggaran daerah mencapai triliunan rupiah, dengan belanja ratusan miliar digelontorkan ke berbagai sektor: infrastruktur, pendidikan, permukiman, hingga lingkungan hidup. Namun pertanyaan paling jujur justru datang dari ruang publik: apa yang benar-benar dirasakan masyarakat dari anggaran sebesar itu?
Pemerintah daerah kerap menjawab dengan angka serapan. Jalan dibangun, gedung berdiri, laporan keuangan disusun rapi. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini wajar. Tapi opini audit dan serapan anggaran bukan ukuran akhir kesejahteraan. Masyarakat tidak hidup di laporan keuangan; mereka hidup di kualitas layanan.
Di sektor infrastruktur, anggaran mendekati satu triliun rupiah dikelola setiap tahun. Namun keluhan tentang kualitas jalan, drainase, dan ketahanan bangunan tetap muncul. Di sektor pendidikan, ratusan miliar rupiah mengalir melalui BOS dan sarana prasarana, tetapi peningkatan mutu belajar sulit diukur secara terbuka. Di sektor permukiman, proyek tersebar di banyak titik, namun ketepatan sasaran dan manfaatnya sering tak mudah diverifikasi.
Masalahnya bukan semata niat atau pelanggaran hukum. Persoalan yang lebih mendasar adalah orientasi belanja. Selama keberhasilan diukur dari seberapa besar anggaran terserap, bukan dari seberapa besar dampak dirasakan, maka anggaran akan terus membesar tanpa jaminan hasil yang setara.
Ironi anggaran daerah ada di sini: uang habis, fisik ada, manfaat belum tentu terasa. Infrastruktur dibangun, tetapi belum tentu meningkatkan kenyamanan hidup. Program dijalankan, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan paling mendesak warga. Di titik ini, pengawasan administratif saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pengukuran hasil, bukan sekadar kepatuhan prosedur.
Redaksi menilai, sudah saatnya Bontang menggeser pertanyaan kebijakan dari “berapa yang dibelanjakan?” menjadi “apa yang berubah bagi warga?”. Transparansi data, evaluasi berbasis dampak, dan keterbukaan terhadap kritik publik harus menjadi bagian dari tata kelola, bukan sekadar pelengkap.
Anggaran jumbo adalah kekuatan. Tapi tanpa keberanian menguji hasilnya secara jujur, ia bisa berubah menjadi beban. Masyarakat berhak tahu: dari triliunan rupiah itu, perubahan apa yang benar-benar mereka rasakan hari ini? (F-100)
