Catatan Wartawan Majalah Fakta : Syafrial Suger
FAKTA — Pada akhirnya negara benar-benar datang ke lokasi tambang emas ilegal di Sijunjung. Sayangnya, seperti biasa, negara datang setelah tanah selesai menelan sembilan nyawa.
Negara memang punya tradisi panjang, selalu hadir paling khidmat di depan jenazah. Ia gagah saat memasang garis polisi, fasih mengucapkan belasungkawa, dan sangat terlatih mengatakan kalimat legendaris: “Kasus ini akan diselidiki.”
Kamis siang, 14 Mei 2026, awan mendung di langit Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.Sumatera Barat, yang mulai rabun oleh lumpur tambang, aparat kepolisian berdiri di lokasi longsor dengan wajah serius. Kamera merekam. Wartawan mencatat. Garis polisi dipasang seperti pita peresmian sebuah monumen kegagalan.
Sembilan orang mati tertimbun tanah. Tapi yang sesungguhnya terkubur bukan cuma tubuh para penambang, melainkan rasa malu seluruh institusi yang membiarkan tambang ilegal tumbuh subur seperti jamur musim hujan.
Tambang itu, kata WALHI, bukan lubang kecil tersembunyi di tengah hutan Amazon. Ia terang-terangan hidup di 116 titik di Sijunjung. Bahkan ada yang hanya selemparan batu dari kantor pemerintah daerah.
Begitu dekatnya jarak tambang ilegal dengan kantor kekuasaan, sampai-sampai publik mulai bertanya, sebenarnya yang ilegal tambangnya atau rasa bersalah pejabatnya? Tapi mungkin memang beginilah cara republik bekerja. Sesuatu baru dianggap masalah setelah viral, setelah hanyut, atau setelah mayat ditemukan.
Sebelumnya masyarakat sudah melihat ponton-ponton tambang berenang bebas di Sungai Kuantan seperti parade pembangunan nasional. Mesin penyedot emas meraung siang malam.
Hutan dibelah, Sungai dikeruk, Air berubah warna seperti kopi pahit tanpa gula. Namun negara memilih memejamkan mata sambil sesekali menggelar konferensi pers tentang komitmen lingkungan.
Ketika WALHI menyebut penindakan tambang ilegal selama ini hanya “gimmick”, publik sebenarnya tidak terlalu terkejut. Sebab rakyat Indonesia sudah lama akrab dengan tradisi simbolik, alat berat dibakar di depan kamera, spanduk penertiban dibentangkan, lalu besoknya tambang kembali bekerja seperti biasa.
Di negeri ini, hukum sering kali lebih mirip petugas upacara daripada algojo kejahatan. Ia datang memakai seragam rapi, berdiri tegak, memberi pernyataan keras, lalu pulang tanpa menyentuh aktor utama.
Yang ditangkap biasanya pekerja lapangan, sopir, operator mesin, atau lelaki kampung yang menggali tanah demi makan anak istrinya. Sementara pemilik modal tetap nyaman menyeruput kopi di ruangan berpendingin udara, mungkin sambil ikut prihatin atas kerusakan lingkungan.
Karena itu tragedi Sijunjung sebenarnya bukan kecelakaan. Ia adalah hasil panen panjang dari pembiaran. Longsor hanyalah cara alam mengirim surat protes ketika laporan masyarakat tak pernah dibaca serius.
Ironisnya, setiap bencana selalu melahirkan kalimat-kalimat baru yang terdengar sangat resmi namun miskin keberanian. Polisi berjanji menyelidiki. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi.
Satgas dibentuk, evaluasi dilakukan, begitu terus siklusnya. Tambang ilegal beroperasi, sungai rusak, hutan hancur, Orang mati, negara rapat. Lalu semuanya diulang kembali.
Kini Sumatera Barat menyambut Kapolda baru, Irjen Djati Wiyoto Abadhy. Belum sempat menjejakkan kaki sepenuhnya di Ranah Minang, ia sudah disuguhi surat terbuka, rapor merah, dan warisan tambang ilegal yang menggurita seperti akar pohon tua.
Publik tentu menunggu, apakah pergantian pimpinan hanya akan mengganti nama di papan jabatan, atau benar-benar mengguncang jaringan tambang ilegal yang selama ini tampak kebal? Sebab masyarakat sudah terlalu lelah mendengar istilah “komitmen penegakan hukum” dari orang-orang yang diam-diam hidup nyaman di atas reruntuhan hutan.
Dan di Sijunjung, sembilan kuburan baru kini menjadi penanda paling jujur tentang bagaimana negara bekerja, terlambat, seremonial, dan sering kali lebih sibuk mengamankan citra dibanding menyelamatkan nyawa.
Mungkin suatu hari nanti, jika seluruh sungai berubah menjadi lumpur dan seluruh bukit tinggal kerangka, pemerintah akhirnya benar-benar serius memberantas tambang ilegal.
Tentu setelah membentuk satuan tugas baru, mencetak baliho baru, dan menggelar konferensi pers baru. Sebab di republik ini, tragedi bukan untuk dicegah. Tragedi adalah agenda rutin yang tinggal menunggu jadwal konferensi pers berikutnya. (*)
